Diretas Hacker Amatir, Diskominfo PPU Pastikan Data Pemerintah Daerah Aman

ilustrasi
ilustrasi

Kaltimku.id, PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur memastikan upaya pembobolan data milik pemerintah daerah oleh hacker, gagal. Diduga, peretasan data melalui website JDIH, dilakukan oleh hacker amatir atau script kiddies menggunakan tool gratis maupun open source.

Kasi Keamanan dan Persandian Diskominfo PPU, Arman Widodo mengatakan adanya upaya pencurian data pemerintah daerah berdasarkan informasi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pusat, pada pertengahan Juni 2021.

Bacaan Lainnya

“Awalnya kami informasi pembobolan data di instansi-instansi pemerintahan, kemudian saya tindaklanjuti dengan menghubungi personel BSSN,” ujar Arman, Rabu, 30 Juni 2021.

Kasi Keamanan dan Persandian Diskominfo PPU, Arman Widodo

Lanjut Arman, hasil analisa BSSN menyatakan adanya upaya peretasan terhadap data milik pemerintah daerah PPU. Upaya pencurian data tersebut, dilakukan pelaku dengan memanfaatkan tool gratis. Dijelaskan Arman, hacker semacam ini biasa disebut script kiddies atau hacker amatir.

Cara kerja hacker amatir adalah dengan memanfaatkan tool gratis atau open source yang tersedia di internet. Selain itu, proses peretasan website biasanya dilakukan secara random atau acak.

“Kami disarankan menutup sementara beberapa jaringan (port). Dia sudah mencoba masuk tapi gak sempat ambil data,” imbuhnya.

Upaya yang dilakukan hacker pemula tersebut gagal. Arman memastikan tidak ada data hilang ataupun diubah. Kepastian keamanan data itu dari personel BSSN yang melakukan pengecekan. Kejadian itu tidak sampai dilaporkan ke pihak kepolisian.

Arman menegaskan, upaya pencurian data milik pemerintah daerah baru pertama kali terjadi. Untuk mencegah dan meminimalisir kejadian itu berulang, pihaknya secara kontinyu berkoodinasi dengan BSSN dalam menjaga keamanan data. Pasalnya, pencurian data rawan disalahgunakan bahkan untuk diperjualbelikan.

“Kami secara intens koordinasi dengan BSSN, karena kita belum punya sumber daya manusia yang professional untuk mengantisipasi upaya semacam itu,” tutup Arman.*(adv)

Pos terkait