Kaltimku.id, SAMARINDA — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis meminta Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim segera menindaklanjuti penanganan stunting di daerah ini.
“Stunting di Kaltim tak turun-turun masih di angka 23 persen, itu sudah jadi salah satu prioritasnya pusat juga. Pusat setahu saya juga sudah kirim bantuan-bantuan banyak untuk penanganan stunting,” kata Ananda di Samarinda, Minggu.
Menurutnya, stunting merupakan masalah serius yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi penerus.
Ananda menjelaskan, stunting adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang kurang dari normalnya. Faktor-faktor yang memicu terjadinya stunting sangat kompleks, mulai dari remaja putri, ibu hamil, hingga penanganan ibu terhadap anaknya.
“Peran pemerintah amat vital dalam penanganan stunting, termasuk juga mengoptimalkan Posyandu di desa-desa. Jika dijalankan sesuai dengan prosedur, maka tumbuh kembang anak dapat termonitor oleh penggiat Posyandu,” tutur Ananda.
Ananda mengemukakan, untuk posyandu, pemerintah pusat maupun daerah sudah memberikan bantuan-bantuan yang cukup baik. Namun, dia berharap agar penanganan stunting bisa digenjot lagi agar bisa mencapai angka di bewah standar nasional.
Ananda menjelaskan bahwa Posyandu memiliki peran vital dalam penanganan stunting di daerah ini. Ia menilai bahwa Posyandu dapat menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan dan gizi bagi ibu hamil dan balita.
“Posyandu adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga. Melalui Posyandu, kita bisa mendeteksi dini dan mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan di Kaltim,” ucap Ananda.
Ananda juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam menangani stunting.
Ia menambahkan bahwa penekanan stunting dalam peningkatan sumber daya manusia, selaras dengan kesiapan Kaltim menyongsong tantangan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kita penyangga utama IKN, ini balik lagi ke IKN, kita mesti menyiapkan SDM yang punya kualitas yang mumpuni,” tuturnya.
IKN atau ibu kota negara adalah rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Rencana ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.**#
