APBD 2026 Diuji pada Tahap Pelaksanaan, DPRD Kaltim Tekankan Anggaran Harus Berdampak Nyata
Samarinda, Kaltimku.id — Tahap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 dipandang sebagai momen penentu arah pembangunan Kalimantan Timur. Bukan hanya soal besaran anggaran yang disepakati, tetapi sejauh mana kebijakan fiskal tersebut mampu diterjemahkan menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Di tengah ruang fiskal yang kian terbatas, DPRD menilai tantangan utama justru terletak pada efektivitas pelaksanaan. Anggaran yang besar tidak akan berarti jika tidak diiringi perencanaan yang matang, indikator kinerja yang jelas, serta pengawasan yang konsisten.
Dalam konteks itu, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kaltim menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Posisi tersebut, menurut fraksi, bukan untuk memperlambat jalannya pemerintahan, melainkan memastikan setiap kebijakan anggaran berjalan sesuai tujuan awal dan berpihak kepada kepentingan publik.
“Sebagai mitra eksekutif Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen memperkuat kebijakan yang sudah baik dan memastikan APBD 2026 nantinya dapat diimplementasikan secara lancar dan tepat sasaran,” sebut Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Sugiyono.
Ia menjelaskan, pengawasan fraksi tidak akan berhenti pada pembahasan angka, tetapi diarahkan pada kualitas program dan hasil yang dicapai. Setiap kegiatan, kata dia, harus memiliki indikator kinerja yang terukur agar mudah dievaluasi dan tidak menyisakan ruang abu-abu dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga memberi perhatian serius pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sugiyono menilai, tanpa inovasi yang nyata dan dukungan regulasi yang memadai, kemandirian fiskal hanya akan menjadi wacana tanpa dampak konkret.
“Kami mendorong percepatan inovasi PAD (Pendapatan Asoi Daerah) dengan memberikan landasan regulasi yang diperlukan bagi terobosan program pro rakyat,” ujar Sugiyono.
Ia juga menekankan pentingnya memastikan belanja modal benar-benar difokuskan pada kebutuhan riil masyarakat. Menurutnya, belanja modal seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperluas akses layanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.
Pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian belanja modal belum sepenuhnya memberikan nilai tambah yang signifikan. Karena itu, pengawalan ketat dinilai mutlak agar penggunaan anggaran tidak terjebak pada proyek yang minim dampak sosial dan ekonomi.
“Pelaksanaan belanja modal harus benar benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong pergerakan ekonomi daerah,” tandas Sugiyono. (Adv/DprdKaltim)
