Samarinda, Kaltimku.id – Dorongan memperkuat kemandirian fiskal Kalimantan Timur kembali mengemuka dalam pembahasan internal DPRD. Namun kali ini, sorotan tidak hanya diarahkan pada sumber penerimaan daerah, melainkan juga pada peran Perusahaan Daerah (Perusda) yang dianggap belum tampil sebagai motor ekonomi provinsi.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menilai kinerja Perusda selama ini cenderung pasif. Padahal, lembaga tersebut justru memiliki mandat strategis untuk mengelola beragam peluang bisnis milik daerah, termasuk sektor pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim.
“Perusda harus bergerak, bukan sekadar nama dalam aset daerah,” tegasnya.
Ia mengungkapkan bahwa Perusda seharusnya mampu menjadi pemain utama dalam pengelolaan investasi lokal. Bahkan, dibanding organisasi non-pemerintah yang bisa mengajukan izin usaha pertambangan (IUP), Perusda dianggap jauh lebih layak dan sah untuk mengelola peluang tersebut.
“Jika ada pihak non-pemerintah bisa mendapatkan izin, maka Perusda harusnya jauh lebih mampu,” ujarnya.
Menurut Sapto, DPRD siap mengawal proses administratif dan politik yang diperlukan jika Perusda benar-benar mengambil langkah strategis tersebut. Ia menegaskan bahwa pembenahan peran Perusda bukan hanya soal birokrasi, tetapi bagian dari agenda besar membangun ekonomi daerah yang mandiri.
Sapto menilai masa depan fiskal Kaltim sangat bergantung pada kemampuan daerah mengubah potensi ekonomi menjadi pendapatan nyata, bukan sekadar mengandalkan dana transfer pusat.
“Kaltim maju bukan karena tambangnya banyak, tetapi karena dikelola dengan cerdas,” pungkasnya.*
