Kaltimku.id — Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyerukan kepada generasi muda untuk tidak golput dalam pemilu yang akan datang. Menurutnya, golput bukan sekadar pilihan politik, melainkan sebuah pilihan moral yang akan menentukan arah masa depan bangsa.
“Golput itu bukan political option, tapi moral option. Itu kalau kita benar-benar pasrah dengan Indonesia,” tegas Afif.
Ia menyatakan bahwa meskipun saat ini banyak tantangan, Indonesia masih memiliki banyak harapan yang bisa diwujudkan, salah satunya lewat partisipasi aktif pemuda dalam proses demokrasi. Afif mengingatkan, bahwa nasib Indonesia 10 hingga 20 tahun mendatang sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh generasi muda saat ini.
“Bangun pagi, kita tentukan nasib Indonesia 10 tahun ke depan,” kata Afif.
Ia menegaskan, jika pemuda berpikir bahwa pemilu itu tidak penting, mereka mungkin tidak menyadari betapa besar dampaknya terhadap kehidupan mereka sehari-hari.
“Teman-teman yang makan di sini, berasnya, mintaknya semua ditentukan dari peraturan. Siapa yang membuat peraturan? Pejabat daerah,” ungkapnya.
Afif memperingatkan, kesalahan dalam memilih pemimpin dapat membawa dampak buruk bagi semua lapisan masyarakat, karena semua aspek kehidupan, dari harga pangan hingga kebijakan sosial, sangat bergantung pada keputusan yang diambil oleh para pemimpin daerah.
Sebagai solusi, Afif menyerukan agar pada tanggal 27 November nanti, semua pihak turun ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memberikan suara mereka.
“Mulai tanggal 27, jangan ada yang golput. Kita buktikan kita punya keinginan untuk maju, membawa Indonesia menjadi Indonesia Emas,” ujar Afif.
Ia mengingatkan bahwa pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang mengembalikan kepemimpinan negara kepada hati nurani yang mementingkan kesejahteraan rakyat. Afif juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang telah diatur dalam Undang-Undang.
“Dari ujung kepala sampai kaki, perempuan dilindungi dalam UU,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam hirarki hukum, Indonesia adalah negara hukum, dan siapa yang membuat peraturan? DPR, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Indonesia masih punya harapan, ada di tangan kita semua, terutama yang muda-muda,” pungkas Afif.**(adv)