Kaltimku.id, PPU – Sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan Kaltim sebagai IKN baru pada 28 Agustus 2019 silam, masyarakat Kaltim bagai tertegun dan terbangun dari mimpi di siang bolong. Berbagai komentar pun berluncuran, ada yang optimis namun tak sedikit juga yang pesimis bahkan khawatir. Mereka (masyarakat) khawatir akan mengalami nasib seperti orang Betawi yang terpinggirkan di Jakarta.
Namun meski sudah akan memasuki tahun kedua sejak ditetapkannya Kaltim sebagai IKN baru oleh Jokowi, peletakan batu pertama sebagai pertanda dimulainya pembangunan belum juga ada tanda-tandanya. Meski begitu, IKN terus menjadi perbincangan hangat semua kalangan.
Bahkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim, Abdul Gafur Masud (AGM) mengatakan, pihaknya sangat siap jika pemerintah pusat serius memindahkan IKN ke daerahnya tersebut.
AGM, sapaan karibnya menyebut jika pemerintah pusat tidak mampu mengeluarkan regulasi karena hambatan politik atau dinamika yang ada, maka cukup diberikan dana alokasi khusus (DAK) Pemkab Penajam saja, maka akan bisa diselesaikan.
“Jadi kalau ditanya kesiapan kami, insyaAllah kami siap, bahkan kami ingin. Kalau memang pemerintah Pusat tidak mampu untuk membangun ibukota yang baru, cukup dikasih pemerintah daerah saja tinggal dikasih dana, insyaAllah kami siap membangun ibukota negara baru itu,” ujar AGM dalam acara diskusi Forum Legislasi bertajuk “Pembahasan RUU IKN Jadi Prioritas” pada Selasa (23/3/2021).
Dari segi tata letak geografis, sebut AGM, dan untuk pemerataan pembangunan di PPU sudah sangat layak diperhatikan dan menjadi ibukota negara.
Kaltim, kata AGM, adalah salah satu provinsi terbesar penyumbang pendapatan negara, namun Kaltim tidak merasakan pembangunan yang baik. “Kalau kita ditanya pemerintah sudah sesiap apa sih, ya kami insyaAllah siap,” tegas, adik kandung Wali Kota Terpilih Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud itu.
“Selama ini Kalimantan Timur bisa menyumbangkan Rp 600 triliun pertahun. Tetapi, kembali kepada daerah sebagai dana pembangunan hanya Rp 13 triliun atau tidak sampai 10 persen,” katanya.
“Kalau ada ibukota negara yang baru di sini, mungkin untuk komunikasi lebih dekat dan lebih cepat, karena ibukota negaranya pindah di Kalimantan Timur khususnya di Penajam Paser Utara,” tegas AGM.
Di sisi lain, Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim) akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi melalui 6 klaster ekonomi dan 2 klaster pendukung. Hal tersebut diuraikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa.
Menurut dirinya, pemindahan IKN akan dilakukan secara bertahap, dan mulai dilaksanakan pada 2024 mendatang. “Pemerintah saat ini masih fokus menanggulangi pandemic Covid-19 dan memulihkan ekonomi. Namun di IKN baru nanti kita memiliki harapan besar. Kita mengharapkan hadirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan,” jelas Suharso melalui akun resmi Instagram miliknya @suharsomonoarfa pada Senin (15/3/2021).
IKN baru sebutnya, akan mengembangkan ekonomi regional sebesar 4-5 kali menjadi USD 180 miliar. Selain itu, IKN akan menciptakan 4,3 – 4,8 juta lapangan pekerjaan di Kaltim pada 2045.*(adv)
