Kaltimku.id — Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan bahwa fokus utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim saat ini adalah memastikan sinkronisasi antara program DPRD dengan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Menurutnya, salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah memastikan rencana kerja (renja) dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan pemprov. “Renja harus berjalan, pansusnya terus, kamus usulan karena sudah reses, jadi sudah harus dibahas dengan pemerintah, BPKAD, perangkat, dan tata beracara,” ujarnya.
Ananda menjelaskan bahwa pembahasan rencana kerja dan pokok-pokok pikiran (pokir) akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hal ini bertujuan agar proses legislasi dapat berjalan lancar dan tidak ada hambatan dalam pencapaian target yang telah ditentukan.
“Pokir dan kode etik pedoman penyusunan harus disesuaikan agar proses ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai,” tambahnya.
Ananda juga menekankan pentingnya kerjasama yang solid antara DPRD dan pemprov dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program-program daerah. Dalam hal ini, peran Dewan sangat vital untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan langkah-langkah tersebut, Ananda berharap agar seluruh program yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan Kaltim.
“Kita harus memastikan semua prosesnya sesuai aturan, agar kebijakan yang dijalankan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Kaltim,” tutupnya.**(adv)
