Kaltimku.id — Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyatakan pentingnya pembentukan pansus pokok-pokok pikiran (pokir) sebagai bagian dari upaya DPRD untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, hal ini sangat dibutuhkan agar setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
“Pedoman penyusunan pokir sangat diperlukan di Kaltim, karena DPRD memiliki tugas utama dalam hal budgeting yang tentunya harus memberikan wadah bagi aspirasi masyarakat,” ujar Ananda.
Ananda menjelaskan bahwa pembahasan mengenai pokir akan dimulai setelah reses, dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap usulan yang diterima dapat dipertimbangkan dalam program pemerintah. Pansus pokir akan membahas apakah aspirasi masyarakat sudah terwadahi dengan baik dalam program-program yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kaltim.
“Pansus pokir akan membahas kamus usulan bersama pemprov untuk melihat apakah aspirasi masyarakat sudah terwadahi dalam program pemerintah. Ini sangat penting agar DPRD dapat bekerja maksimal untuk Kaltim,” tambahnya.
Dia juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program daerah. Proses ini tidak hanya melibatkan Dewan, tetapi juga berbagai lembaga pemerintah lainnya, seperti Bappeda dan BPKAD, agar semua program yang ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, Ananda menekankan bahwa tata tertib internal seperti kode etik dan tata beracara di DPRD juga akan diperkuat untuk memastikan kelancaran proses legislasi.
“Setelah selesai dengan pansus pokir, kita akan masuk ke pembahasan yang lebih mendalam dalam Renja dan RKPD bersama kesekretariatan dewan,” kata Ananda.**(adv)
