Samarinda, Kaltimku.id – Aksi balap liar yang semakin marak di Kota Samarinda menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Selain mengganggu ketertiban lalu lintas, balap liar juga membahayakan nyawa para pelaku dan pengguna jalan lainnya.
Menyikapi fenomena ini, Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menegaskan bahwa penindakan tegas harus dilakukan, sekaligus mendorong solusi konkret berupa event balap resmi agar para pemuda dapat menyalurkan minatnya dengan cara yang legal dan aman.
“Balap liar ini sering dilakukan pada malam hari saat jalanan sepi, tetapi tetap saja berbahaya. Bisa saja ada pengendara lain yang melintas dan terkena dampaknya. Ini bukan hanya soal hobi atau adrenalin, tetapi sudah menyangkut keselamatan publik. Maka dari itu, aturan harus ditegakkan dengan tegas,” ujar Adnan.
Menurutnya, balap liar bukan sekadar tindakan melanggar hukum, tetapi juga menciptakan potensi kecelakaan fatal.
“Banyak kasus kecelakaan akibat balap liar yang berakhir dengan korban luka parah, bahkan meninggal dunia. Ini yang harus kita cegah sebelum jatuh lebih banyak korban,” tambahnya.
Di tengah banyaknya kritik terhadap balap liar, Adnan juga mengakui bahwa banyak anak muda di Samarinda memiliki bakat dan minat besar di dunia balap. Namun, minimnya wadah resmi untuk menyalurkan hobi tersebut sering kali menjadi alasan mengapa mereka memilih jalan ilegal.
“Saya mengapresiasi langkah Polresta Samarinda yang telah mengadakan event balapan resmi. Ini adalah langkah positif untuk memberikan solusi bagi mereka yang ingin menyalurkan bakatnya di dunia otomotif,” katanya.
Namun, menurutnya, jumlah event balapan resmi yang ada saat ini masih belum mencukupi. Ia meminta pemerintah kota dan provinsi untuk lebih aktif dalam mengadakan ajang balapan yang legal dan aman bagi para pemuda.
“Kita tidak bisa hanya menindak tanpa memberikan solusi. Jika anak muda ini memang memiliki bakat dan semangat di dunia balap, maka mereka harus diberi wadah yang benar. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan komunitas otomotif untuk mengadakan lebih banyak event resmi,” katanya.
Dalam sebuah press release yang digelar oleh Polresta Samarinda terkait pengungkapan kasus balap liar, salah satu pelaku yang memiliki sertifikat balapan resmi dari IMI mengungkapkan bahwa minimnya event balap dari pemerintah membuat mereka akhirnya memilih balapan liar karena sepi job.
Namun, Adnan menegaskan bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan.
“Sepinya event bukan alasan untuk melanggar hukum. Kalau memang kurang event, maka yang perlu dilakukan adalah berkomunikasi dengan pemerintah dan penyelenggara event agar lebih banyak kompetisi resmi digelar. Bukan malah memilih jalan ilegal yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa sebenarnya ada cukup banyak event balap resmi di Kalimantan Timur, hanya saja mungkin jumlahnya masih perlu ditambah.
“Saya kenal Ketua IMI Kaltim, dan saya tahu ada banyak event balap resmi di daerah ini. Hanya saja, mungkin frekuensinya harus lebih sering agar bisa mengakomodasi lebih banyak pembalap muda,” tambahnya.
Selain membahayakan keselamatan, balap liar juga sering kali dikaitkan dengan praktik perjudian yang semakin memperburuk dampak negatifnya. Dalam beberapa kasus yang diungkap aparat, taruhan dalam balap liar bisa mencapai jutaan rupiah, menjadikannya sebagai ajang perjudian yang melanggar hukum.
“Kalau sampai ada taruhan, ini bukan sekadar balapan liar, tetapi sudah masuk ke ranah perjudian ilegal. Ini jelas pelanggaran hukum yang harus ditindak tegas. Jangan sampai balap liar berkembang menjadi jaringan perjudian jalanan yang semakin sulit dikendalikan,” ucapnya.
Ia meminta aparat kepolisian untuk terus meningkatkan patroli dan razia guna menekan angka balap liar di Samarinda.
“Jangan beri ruang bagi balap liar. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi tren yang semakin sulit dihentikan. Harus ada tindakan tegas agar ada efek jera bagi para pelaku,” pungkasnya.***
