Samarinda, Kaltimku.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menetapkan Kota Balikpapan dan Samarinda sebagai dua wilayah dengan kebutuhan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) paling mendesak. Kedua kota tersebut mengalami tekanan kapasitas yang semakin memburuk seiring meningkatnya jumlah peserta didik setiap tahun.
Di Balikpapan, dua rencana pembangunan SMA baru telah dimasukkan dalam proyeksi tahun 2026. Namun, Komisi IV menilai pemerintah kota masih belum agresif dalam mempersiapkan seluruh aspek teknis, terutama terkait legalitas dan kesiapan lahan.
Sebagai kota dengan pertumbuhan penduduk yang cepat serta pusat industri dan jasa, Balikpapan menghadapi tantangan kapasitas sekolah yang semakin menekan. Banyak orang tua mengeluhkan anak mereka tidak bisa mengakses sekolah negeri akibat keterbatasan ruang belajar.
“Kami mendorong agar Balikpapan bergerak lebih cepat. Jangan sampai rencana pembangunan hanya jadi daftar panjang yang tidak pernah terealisasi,” ujar Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra.
Sementara itu, Kota Samarinda juga menghadapi kondisi serupa. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah SMA Negeri 2 Samarinda yang harus menampung siswa dari dua kecamatan sekaligus, yaitu Samarinda Kota dan Samarinda Ilir. Lonjakan peserta didik yang datang setiap tahun membuat sekolah tersebut berada pada kondisi kelebihan kapasitas.
Komisi IV menilai kondisi ini dapat berdampak pada kualitas belajar mengajar jika tidak segera ditangani. Ruang kelas yang padat, keterbatasan tenaga pendidik, dan kurangnya sarana pendukung dinilai dapat menurunkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
“Masalah ini tidak hanya soal kekurangan ruang belajar, tapi sudah menyangkut masa depan generasi muda di Kaltim. Bila pembangunan sekolah baru terus tertunda, maka kualitas pendidikan akan semakin tergerus,” tegas Andi.
DPRD Kaltim juga meminta pemerintah daerah secara realistis menghitung kemampuan anggaran, terutama dengan adanya penyesuaian APBD 2026. Proyek pembangunan sekolah yang tidak memiliki perencanaan matang, termasuk aspek pembiayaan, dipastikan akan sulit direalisasikan.
Komisi IV berkomitmen untuk mengawal proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan sekolah baru, baik di Balikpapan maupun Samarinda. Mereka berharap upaya ini menjadi langkah awal memperbaiki ketimpangan pendidikan yang selama ini terjadi di Kaltim.
