Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Berdiri anggun sejak puluhan tahun, gedung beratapkan bilahan sirap atau atap khas Kalimantan yang terbuat dari kayu/papan ulin, itu adalah gedung para wakil rakyat (DPRD) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).
Gedung itu berada di sisi laut Selat Makassar, Jln. Jenderal Sudirman, Klandasan Ulu, Balikpapan Kota, berdampingan dengan Kantor Diskominfo Kota Balikpapan dan berseberangan dengan Gedung Kantor Pemerintah Kota Balikpapan.
Namun, bangunan tersebut sudah banyak yang rapuh, terutama dari sisi atap, lantaran dimakan usia. Selain itu, ruangannya pun tergolong sempit, tak ideal lagi bagi 45 orang anggota dewan dalam menjalankan amanahnya.
“Gedung yang kami tempati sekarang ini (gedung dewan) memang dibangun sudah cukup lama, sehingga dari segi mungkin sudah agak kurang layak,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebutkan, sebenarnya rencana pembangunan gedung DPRD sudah memiliki DED, yakni di sebelah kantor Pos, tapi belum bisa segera dikerjakan.
“Mungkin anggaranya tidak cukup. Tapi jika nanti ada rencana pembangunan saya berharap gedung DPRD bisa dibangun di daerah pemekaran,” imbuh Budiono.
Daerah pemekaran yang dimaksud Budiono, yakni di wilayah perbatasan antara Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur. Sebab, di wilayah tersebut masih terdapat lahan yang cukup memadai dan merupakan lokasi pemerataaan pembangunan Kota Balikpapan ke depan.
Dengan akan adanya peralihan pemimpin Kota Balikpapan dari HM Rizal Effendi ke H Rahmad Mas’ud selaku Wali Kota Periode 2020-2024, Budiono berharap akan ada pembangunan gedung dewan yang baru.
“Kami (dewan) akan mengusulkan pembangunan gedung yang baru. Tapi tentu saja jika ada anggarannya,” cetusnya.
Budiono menambahkan, usulan pembangunan tersebut, agar ada pemerataan pembangunan. “Lokasinya nanti kita akan usulkan di perbatasan Balikpapan Utara dan Timur. Tentu nanti pasti ada dinas-dinas yang akan menyusul melakukan pembangunan di tempat itu, karena masih banyak dinas-dinas yang belum memiliki gedung kantor yang layak,” pungkas Budiono.*
Wartawan: Ariel S
