Samarinda, Kaltimku.id – Komisi IV DPRD Kaltim mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk menyusun strategi yang lebih terukur dalam menjalankan program Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat Tanpa Biaya (GratisPol). Program pembiayaan kuliah gratis tersebut dinilai memiliki tujuan mulia, namun realisasinya perlu dirancang agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Anggota Komisi IV, Makmur HAPK, menjelaskan bahwa DPRD memahami adanya potensi keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah harus tetap bertanggung jawab atas janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat.
“Saya kira kalau tidak bisa sekaligus, ya lakukan secara bertahap. Jangan sampai ada kegaduhan hanya karena pemerintah tidak siap dengan mekanismenya,” kata Makmur.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kaltim menerapkan skema bertahap selama lima tahun. Dalam skema ini, prioritas penyaluran dapat dilakukan berdasarkan kategori tertentu, seperti mahasiswa lama, mahasiswa baru, atau kelompok keluarga kurang mampu. Model bertahap dinilai lebih realistis dan mampu menjaga stabilitas fiskal daerah.
Makmur juga menyoroti pentingnya pemerintah menjalankan program ini dengan keseriusan yang sama seperti program pemerintah pusat, misalnya Makanan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, jika pemerintah pusat mampu menjalankan program besar di tengah berbagai tantangan, maka Pemprov Kaltim seharusnya memiliki komitmen serupa dalam bidang pendidikan.
“GratisPol ini menyangkut masa depan generasi kita. Tidak ada alasan untuk setengah-setengah. Pemerintah pusat saja bisa bertahan menjalankan MBG, masa kita tidak bisa untuk pendidikan?” ujarnya.
Seiring meningkatnya literasi masyarakat, Makmur menegaskan bahwa transparansi dan konsistensi menjadi kunci keberhasilan program. Ia mengingatkan bahwa masyarakat saat ini jauh lebih kritis dan cepat menilai apakah suatu program benar-benar dijalankan atau hanya menjadi janji politik yang diucapkan tanpa realisasi.
“Rakyat sekarang cerdas. Setiap janji publik itu pasti akan ditagih. Pemerintah harus berhati-hati dan bekerja dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap Pemprov segera memberikan penjelasan terbuka terkait realisasi GratisPol, termasuk rencana penyaluran untuk perguruan tinggi swasta. Dengan langkah yang lebih transparan dan terukur, DPRD menilai program ini tetap dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kaltim.*
