Samarinda, Kaltimku.id – Menyikapi krisis tenaga kesehatan yang masih membayangi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim melalui Wakil Ketua Komisi IV, Andi Satya Adi Saputra, mendorong lahirnya terobosan jangka pendek dan jangka panjang untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan.
Salah satu solusi yang dianggap paling relevan dan realistis saat ini adalah penerapan telemedicine sebagai alternatif pelayanan bagi daerah yang sulit dijangkau.
“Teknologi telemedicine adalah peluang besar. Dengan jaringan internet yang semakin stabil, dokter dari kota dapat memberikan konsultasi dan tindakan medis jarak jauh kepada pasien di daerah terpencil tanpa harus hadir fisik,” ujarnya.
Andi menegaskan telemedicine bukan sekadar tren teknologi, melainkan kebutuhan mendesak di tengah terbatasnya tenaga kesehatan.
“Daerah 3T dan pedesaan sangat membutuhkan inovasi ini. Telemedicine bisa menjadi jembatan pelayanan sambil menunggu distribusi tenaga kesehatan terpenuhi,” ungkapnya.
Dengan sistem tersebut, pasien dapat menerima diagnosa awal, pemeriksaan digital, hingga rujukan berjenjang secara lebih cepat dan efisien.
Selain inovasi berbasis teknologi, DPRD Kaltim juga mendorong dibangunnya kerja sama antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, baik lokal maupun luar Kaltim.
Menurut Andi, distribusi tenaga kesehatan tidak bisa hanya mengandalkan rekrutmen reguler. Dibutuhkan intervensi melalui dunia pendidikan.
“Kerja sama dengan kampus kesehatan adalah langkah strategis. Kita bisa mengatur penempatan, pemerataan, dan pengiriman tenaga medis secara lebih sistematis,” jelasnya.
Sebagai langkah jangka panjang, DPRD juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyediakan program beasiswa ikatan dinas bagi putra-putri Kaltim yang ingin menempuh pendidikan kedokteran atau bidang kesehatan lainnya.
Program ini nantinya wajib disertai dengan komitmen pengabdian setelah mereka lulus.
“Jika beasiswa diikuti kewajiban mengabdi, maka regenerasi tenaga medis lokal dapat berjalan berkelanjutan. Ini investasi jangka panjang, bukan biaya,” tegas Andi.
DPRD berharap pemerintah provinsi segera merumuskan roadmap transformasi layanan kesehatan yang terukur dan berkelanjutan.
“Kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Dengan solusi strategis, kami optimistis Kaltim akan memiliki sistem layanan kesehatan yang lebih merata dan berdaya saing,” tutupnya.*
