Samarinda, Kaltimku.id – Meski menyoroti lemahnya pendekatan sosial, DPRD Samarinda tetap memberikan dukungan penuh terhadap upaya penataan kawasan kumuh yang menjadi program prioritas Pemkot Samarinda.
Ketua Komisi III DPRD, Deni Hakim Anwar, mengatakan pihaknya memahami langkah Pemkot yang melakukan penanganan secara bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran serta kesiapan warga.
“Tahun ini saja, penanganannya baru mencakup 7 hektare dari total 75 hektare kawasan kumuh yang tersebar di beberapa titik kota. Tidak mungkin kita langsung kerjakan semua sekaligus,” jelas Deni.
Penanganan secara parsial ini, kata Deni, sudah sesuai perencanaan. Terlebih pemerintah daerah juga dibatasi aturan teknis, di mana penataan hanya boleh dilakukan dalam radius 10 meter dari jalan utama. Artinya, wilayah permukiman padat yang lebih ke dalam belum dapat ditangani.
“Regulasi kita memang belum memungkinkan untuk masuk terlalu jauh ke dalam permukiman. Jadi mau tidak mau bertahap,” ungkapnya.
Deni berharap Pemkot tetap memprioritaskan kawasan yang paling rawan, baik dari sisi lingkungan, sanitasi, maupun keamanan bangunan. Dengan pola bertahap, DPRD menilai penataan bisa dilakukan lebih matang serta disertai pendampingan sosial yang memadai.
“Jangan hanya infrastruktur yang dibangun, tetapi warga juga dibimbing, diberi pemahaman, bahkan kalau perlu disiapkan pelatihan agar lingkungan mereka lebih sehat,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar program penataan kawasan kumuh ini tidak berhenti pada urusan fisik semata. Pemerintah juga wajib memastikan hak-hak warga terdampak terpenuhi. Mulai dari kejelasan status lahan, solusi relokasi jika diperlukan, hingga adanya kompensasi yang transparan.
“Kami di DPRD akan terus memantau proses ini. Jangan sampai nanti sudah banyak rumah yang dibongkar, tetapi warga tidak tahu akan tinggal di mana. Ini yang harus diantisipasi sejak awal,” tandasnya.
Deni memastikan, DPRD melalui Komisi III akan intens menggelar rapat kerja dengan dinas terkait untuk memastikan pelaksanaan program sesuai target, sekaligus mengawasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
“Kita semua sepakat, wajah kota harus lebih baik. Tapi jangan sampai perbaikan fisik kota membuat masyarakat kita malah kehilangan tempat tinggal tanpa solusi,” pungkasnya.***
