Samarinda, Kaltimku.id – Struktur ekonomi Kalimantan Timur yang selama puluhan tahun bertumpu pada sektor ekstraktif, khususnya batu bara dan migas, kembali menuai kritikan dari legislatif. DPRD Kaltim menilai ketergantungan berlebihan pada komoditas global semakin memperlemah stabilitas fiskal daerah, terutama ketika harga tambang memasuki tren penurunan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyebut pola ekonomi yang nyaris tidak berubah sejak era otonomi daerah itu telah membuat berbagai potensi pendapatan alternatif tidak berkembang. Padahal, kata dia, ruang diversifikasi sebenarnya sangat luas jika pemerintah daerah mau bergerak lebih progresif.
“Ketergantungan daerah terhadap tambang dan migas membuat peluang lain yang sebenarnya besar justru terabaikan,” ujarnya.
Ia menilai risiko fiskal Kaltim terlalu besar karena APBD sangat bergantung pada fluktuasi komoditas global. Ketika harga batu bara dan minyak turun, realisasi pendapatan langsung tergerus dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran.
Menurut Husni, salah satu langkah strategis adalah memperkuat pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan pendataan aset ekonomi yang selama ini belum dikelola maksimal. Pajak alat berat dan pajak BBM, misalnya, menjadi sumber yang sangat potensial seiring tingginya aktivitas industri dan logistik di Kaltim.
“Ada banyak perusahaan besar beroperasi di Kukar dan Kaltim pada umumnya, menggunakan armada alat berat dan bahan bakar. Ini potensi pajak yang sangat signifikan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendapatan tersebut dapat diperkuat lagi melalui pola pembagian yang ideal antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan sinergi yang tepat, fondasi fiskal daerah dapat lebih stabil dan tidak bergantung pada satu jenis pendapatan saja.
Menurut Husni, tantangan terbesar saat ini bukan pada kemampuan daerah memungut pajak, tetapi pada pendataan dan pengawasan yang masih lemah. Banyak sektor pendukung industri belum terjangkau oleh instrumen fiskal daerah akibat minimnya koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam pandangannya, pembaruan kebijakan perpajakan dan penegakan aturan yang lebih tegas menjadi salah satu kunci penting untuk mendorong kemandirian fiskal. Tanpa itu, Kaltim akan terus berada dalam siklus ketergantungan pada tambang dan migas.
“Langkah kecil seperti pendataan pajak kendaraan operasional perusahaan bisa memberi dampak besar jika dilakukan secara konsisten dan terstruktur,” tutupnya.*
