Samarinda, Kaltimku.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Prof Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa proses penyusunan APBD 2026 tidak hanya bergantung pada pembahasan internal antara DPRD dan pemerintah provinsi. Ada upaya negosiasi panjang yang harus dilakukan dengan pemerintah pusat, terutama terkait besaran efisiensi anggaran yang dibebankan kepada daerah.
“Kita terus berupaya agar asumsi anggaran lebih realistis melalui lobi-lobi agar efisiensi yang besar bisa dikurangi secara bertahap,” ujar Ayyub.
Ia menjelaskan, Kaltim bersama sejumlah daerah lainnya mengalami tekanan fiskal akibat kebijakan efisiensi yang wajib dilakukan sebelum transfer anggaran ditetapkan. Namun, menurut Ayyub, DPRD tidak tinggal diam. Melalui argumentasi yang kuat, pihaknya berusaha meyakinkan pemerintah pusat agar Kaltim mendapatkan pengurangan efisiensi yang lebih wajar.
“Kami menyampaikan reasoning kami kepada pemerintah pusat, sehingga Kaltim berhak mendapatkan pengurangan yang wajar, tidak berlebihan,” terangnya.
Menurutnya, Kaltim memiliki kebutuhan pembangunan yang sangat besar, terutama menjelang operasional Ibu Kota Nusantara (IKN), sehingga ruang fiskal daerah harus dijaga tetap ideal. Itulah sebabnya DPRD menilai penting untuk memastikan bahwa asumsi anggaran tidak terlalu menekan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan prioritas.
Di sisi lain, waktu menunggu transfer dari pusat yang relatif sempit membuat DPRD dan pemerintah provinsi harus bekerja cepat. Namun, Ayyub memastikan hal itu tidak mengurangi akurasi dalam penyusunan proyeksi keuangan. Badan Musyawarah (Banmus) DPRD telah merancang pola pembahasan yang efektif dan terukur berdasarkan prognosis transfer anggaran tahun berjalan.
“Kami bersyukur atas keberpihakan pemerintah pusat terhadap Kaltim. Sinergi ini sangat penting agar efisiensi anggaran tidak terlalu tinggi dan tetap mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Dengan berbagai upaya lobi, analisis teknis, hingga penajaman proyeksi fiskal, DPRD Kaltim optimistis bahwa APBD 2026 dapat disusun secara lebih ideal. Ayyub menilai, kerja sama lintas lembaga adalah kunci untuk memastikan anggaran benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menyesuaikan angka dalam dokumen formal.*
