Samarinda, Kaltimku.id – Program pembiayaan kuliah gratis atau Gerakan Aksi Strategis Pro Rakyat Tanpa Biaya (GratisPol) kembali menjadi sorotan tajam DPRD Kalimantan Timur. Hal itu menyusul realisasi anggaran yang dinilai tidak merata dan berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi.
Data terbaru menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah mencairkan anggaran sebesar Rp44,5 miliar pada 13 November 2025. Namun, seluruh dana tersebut hanya disalurkan kepada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah Kaltim. Sementara itu, alokasi untuk perguruan tinggi swasta (PTS) yang mencapai Rp26 miliar dari total anggaran Rp96 miliar sama sekali belum tersentuh.
Situasi ini mendapat kritik keras dari Komisi IV DPRD Kaltim yang menilai bahwa penyaluran yang tidak seimbang dapat merusak kepercayaan publik terhadap program unggulan yang dijanjikan pemerintah.
Anggota Komisi IV, Makmur HAPK, menyampaikan keprihatinannya terkait langkah Pemprov yang hanya memprioritaskan PTN. Ia mengingatkan bahwa program GratisPol sejak awal didesain untuk menjangkau seluruh mahasiswa Kaltim tanpa membedakan status kampus.
“Rakyat itu mencatat. Kalau sudah berjanji, pemerintah harus menepatinya. Jangan sampai penyaluran yang tidak merata justru menimbulkan ketidakpercayaan,” tegasnya.
Makmur menilai pendekatan selektif seperti ini berpotensi memicu kecemburuan sosial, terutama karena jumlah mahasiswa di PTS juga tergolong besar dan banyak yang berasal dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, pemerintah seharusnya berhati-hati dalam mengambil langkah, terlebih ketika berkaitan dengan program pendidikan yang menjadi tumpuan masa depan generasi daerah.
Ia juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBD minimal 20 persen berdasarkan ketentuan nasional. Artinya, ruang fiskal seharusnya cukup untuk mendukung pelaksanaan GratisPol secara komprehensif, termasuk bagi mahasiswa dari jenjang S1 hingga S3.
“Ini soal keadilan. Kalau hanya PTN yang menerima, bagaimana nasib mahasiswa PTS? Pemerintah harus memastikan semua berjalan proporsional,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Kaltim meminta agar Pemprov segera menjelaskan alasan ketidakseimbangan penyaluran tersebut dan memperbaiki mekanisme agar program GratisPol dapat dilaksanakan sesuai janji dan tujuan awalnya.
