Samarinda, Kaltimku.id – Target realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) yang berada pada kisaran 93 hingga 94 persen dinilai sangat realistis untuk dicapai. Salah satu faktor pendorong utamanya adalah konsistensi penyerapan anggaran pada sektor pendidikan yang selama ini menjadi salah satu pos belanja terbesar di provinsi tersebut.
Penilaian itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan. Ia menjelaskan bahwa struktur belanja pendidikan selalu didominasi oleh komponen yang bersifat rutin dan wajib, seperti pembayaran gaji guru, tunjangan tambahan penghasilan (TPP), serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Karena sifatnya yang terealisasi setiap tahun tanpa hambatan berarti, sektor pendidikan menjadi kontributor utama dalam menjaga stabilitas serapan anggaran daerah.
“Belanja pendidikan itu sebagian besar adalah gaji, TPP, dan BOSDA. Komponennya wajib dan pasti berjalan. Jadi sektor ini hampir dipastikan selalu terserap tinggi,” ujarnya.
Agusriansyah menambahkan, BOSDA memiliki peran penting dalam menunjang kebijakan sekolah gratis yang diberlakukan Pemprov Kaltim. Dana tersebut digunakan untuk menutup kebutuhan operasional sekolah yang sebelumnya ditutupi oleh iuran siswa. Dengan statusnya sebagai program prioritas, BOSDA selalu masuk daftar pencairan secara tepat waktu.
Pencairan bantuan pengadaan seragam sekolah yang dijadwalkan pada akhir tahun anggaran juga diperkirakan meningkatkan persentase serapan anggaran, khususnya pada triwulan keempat. Kombinasi berbagai komponen belanja tersebut membuat target realisasi anggaran yang ditetapkan pemerintah provinsi dianggap sangat memungkinkan dicapai bahkan berpotensi melampauinya.
“Kalau kita lihat dari pola belanja sektor pendidikan, target realisasi anggaran bukan sesuatu yang berat. Malah bisa melampaui ekspektasi,” tutupnya.*
