Samarinda, Kaltimku.id – DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa sikap menolak rencana pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat bukan dilandasi kepentingan politik, melainkan semata-mata untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik di daerah. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sugiyono, menyikapi wacana pemangkasan DBH yang dinilai semakin menimbulkan keresahan.
Sugiyono menyebut selama ini Kalimantan Timur memilih jalur komunikasi yang persuasif dan konstitusional dalam menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat. Namun, ia mengingatkan bahwa pendekatan yang tenang tidak boleh dimaknai sebagai lemahnya posisi daerah.
“Kalau pemotongan tetap dipaksakan, konsekuensinya sangat serius. Kemampuan fiskal bisa turun tajam, dan pelayanan publik ikut terganggu,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dialog dan mekanisme formal tetap harus menjadi jalur utama penyelesaian. Namun, pemerintah pusat juga dituntut menunjukkan itikad baik dan sikap responsif terhadap aspirasi daerah penghasil yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut.
“Daerah sudah mengikuti mekanisme formal. Maka pusat juga harus menunjukkan sikap adil. Jangan sampai keberatan daerah seperti Kaltim hanya dianggap angin lalu,” ujar Sugiyono.
Lebih jauh, ia menyoroti dinamika di tengah masyarakat yang mulai menunjukkan keresahan atas potensi pemotongan DBH. Menurutnya, suara publik tidak boleh diabaikan apabila jalur formal tidak menghasilkan kebijakan yang melindungi kepentingan daerah.
“Kalau warga mempertimbangkan turun ke jalan, suara itu justru harus didengar. Selama tetap dalam koridor konstitusional, itu bagian dari demokrasi,” tandasnya.
Sugiyono menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan DBH berkaitan langsung dengan keberlangsungan program-program dasar daerah, mulai dari pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga perlindungan sosial yang sangat bergantung pada kekuatan fiskal Kaltim.
“Ini bukan soal partai, bukan soal kelompok. Ini soal masa depan pelayanan publik di Kalimantan Timur,” pungkasnya.*
