Samarinda, Kaltimku.id – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti persoalan serius terkait keterbatasan tenaga kesehatan (nakes) di daerah. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menyampaikan bahwa provinsi yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara itu masih kekurangan sekitar 4.000 tenaga medis.
Jumlah tersebut dinilai sangat signifikan dan berpotensi mengancam mutu layanan kesehatan masyarakat, terutama pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan di berbagai daerah.
“Ini bukan hanya angka, tetapi cerminan kebutuhan riil di lapangan. Tanpa tenaga medis yang cukup, kualitas layanan kesehatan kita akan tertinggal jauh,” ujarnya.
Menurut Andi, kondisi kekurangan tenaga kesehatan paling dirasakan masyarakat di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan daerah pedesaan. Banyak puskesmas pembantu, klinik desa, hingga rumah sakit tipe D di daerah terpencil tidak dapat beroperasi optimal karena minimnya SDM medis.
Akibatnya, banyak warga harus menempuh perjalanan jauh hingga berjam-jam ke pusat kabupaten atau kota, hanya untuk mendapatkan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, atau penanganan penyakit umum.
“Masyarakat di sejumlah wilayah terpaksa mengeluarkan biaya transportasi tambahan dan waktu yang lama untuk mendapatkan layanan yang seharusnya dapat tersedia dekat dengan tempat tinggal mereka,” tambahnya.
Andi menilai kondisi tersebut ironis, karena Kaltim saat ini sedang menjadi pusat transformasi pembangunan nasional. Kehadiran IKN Nusantara secara logis seharusnya membawa peningkatan pembangunan layanan publik, termasuk kesehatan.
Namun kenyataannya, pemerataan layanan kesehatan masih menjadi tantangan besar.
“Kaltim tidak boleh hanya maju dari sisi infrastruktur fisik. SDM kesehatan adalah elemen fundamental yang harus dibangun berdampingan,” tegasnya.
Melihat urgensi tersebut, Komisi IV DPRD Kaltim mendesak pemerintah provinsi untuk menyiapkan langkah intervensi strategis, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kami tidak ingin persoalan ini terus berlarut. Dibutuhkan program percepatan untuk memenuhi standar layanan kesehatan yang layak bagi seluruh masyarakat Kaltim,” pungkasnya.*
