Samarinda, Kaltimku.id – Kinerja sejumlah Perusahaan Daerah (Perusda) di Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi II DPRD Kaltim. Kritik ini muncul setelah berbagai evaluasi menemukan bahwa sejumlah Perusda masih gagal memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), meski pemerintah provinsi telah mengucurkan penyertaan modal dalam jumlah besar.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyampaikan kekecewaannya terhadap performa sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, banyak Perusda yang menunjukkan tren stagnan, bahkan cenderung merugi, meski telah menerima dukungan modal hingga miliaran rupiah.
“Banyak Perusda yang tetap tidak berkembang. Modal disuntikkan milyaran, tetapi dividen yang diberikan lebih rendah dari bunga bank,” tegas Husni.
Ia menilai, kinerja seperti itu tak hanya merugikan daerah, tetapi juga menunjukkan lemahnya manajemen perusahaan serta minimnya inovasi dalam mengelola aset yang dimiliki. Padahal, peran Perusda seharusnya menjadi tulang punggung tambahan bagi pendapatan daerah di luar sektor pertambangan dan sumber daya alam.
Komisi II kini sedang melakukan penataan ulang terhadap struktur dan sistem pengelolaan Perusda. Husni mengatakan bahwa perusahaan yang tidak mampu menghasilkan keuntungan minimal setara atau lebih tinggi dari imbal hasil bank sebaiknya tak lagi dipertahankan.
“Kalau tidak bisa menghasilkan keuntungan di atas bunga bank, lebih baik ditutup saja. Banyak contohnya, dan itu tidak perlu dipertahankan,” tambahnya.
Komisi II berharap melalui evaluasi menyeluruh, pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan, menempatkan direksi profesional, serta mengembangkan model bisnis baru yang lebih kompetitif. Dengan begitu, Perusda dapat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah.*
