Samarinda, Kaltimku.id – Polemik proyek Teras Samarinda semakin memanas setelah munculnya video viral seorang pria yang mengaku sebagai pelaksana dari PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP). Dalam video tersebut, pria tersebut secara tegas menuding bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas PUPR Kota Samarinda diduga bermain dalam proyek tersebut dan menyatakan memiliki bukti kuat atas dugaan penyimpangan yang terjadi.
Namun, kejanggalan muncul ketika hanya beberapa jam setelah video itu viral, Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda menggelar mediasi dengan memanggil perwakilan dari PT SAIP. Dalam pertemuan tersebut, Kejari meminta agar perusahaan segera membayarkan upah pekerja proyek yang masih tertunggak. Langkah cepat ini justru menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Apakah benar hanya ada satu PT SAIP dengan dua perwakilan berbeda pendapat, atau ada permainan lain yang perlu diungkap.
Menanggapi polemik ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menilai bahwa langkah Kejari dalam memediasi pembayaran upah pekerja memang patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penyelesaian masalah ini tidak boleh hanya berhenti di situ. Jika benar ada dugaan permainan dalam proyek ini, maka Kejari harus bertindak lebih jauh untuk mengusutnya.
“Saya tidak menyayangkan langkah Kejari dalam mediasi, itu tindakan yang luar biasa. Tetapi, apakah masalah ini hanya akan berhenti di situ saja? Seharusnya mereka juga memanggil pria dalam video itu dan meminta bukti-bukti yang dia miliki. Kalau memang ada dugaan permainan dalam proyek ini, jangan hanya selesai dengan pembayaran upah pekerja. Ini menyangkut uang negara, dan harus ditelusuri secara transparan,” tegas Adnan.
Ia juga menyoroti potensi adanya permainan lain di balik proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana APBD. Jika dugaan dalam proyek Teras Samarinda ini terbukti, maka tidak menutup kemungkinan ada proyek lain yang mengalami hal serupa.
“Kalau memang ada permainan di proyek ini, jangan sampai dibiarkan. Ini bukan hanya soal satu proyek, tetapi soal bagaimana kita mengelola anggaran daerah dengan benar. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan proyek-proyek seperti ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya.
Terakhir, Adnan juga menegaskan bahwa Kejari seharusnya lebih proaktif dalam menanggapi video viral tersebut. Jika ada seseorang yang mengaku memiliki bukti dugaan penyimpangan, seharusnya orang tersebut segera dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Langkah ini penting agar tidak ada informasi simpang siur di masyarakat dan masalah ini dapat dibuka secara transparan.***
