Samarinda, Kaltimku.id – Meski Program Sekolah Rakyat sudah mulai berjalan di Kota Samarinda, tantangan pelaksanaan masih cukup besar. Salah satu persoalan utama yang menjadi perhatian DPRD adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada kelompok sasaran utama yaitu keluarga kurang mampu dan anak-anak di luar sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Herminsyah, menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Sekolah Rakyat. Akibatnya, banyak anak yang sebenarnya memenuhi kriteria penerima manfaat, tetapi belum terjangkau karena informasi belum menyebar secara merata.
“Saat ini kami di DPRD menerima banyak pertanyaan dari warga. Mereka ingin tahu apa itu Sekolah Rakyat, bagaimana cara mendaftarnya, siapa saja yang bisa ikut, dan bagaimana masa depannya nanti,” ungkap Herminsyah.
Menurutnya, keterbatasan informasi ini bisa dimaklumi mengingat program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif baru dari pemerintah pusat yang langsung diluncurkan ke daerah. Namun, jika tidak segera diatasi, hal ini bisa berdampak pada efektivitas program dan rendahnya partisipasi masyarakat.
Karena itu, Herminsyah menekankan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk melakukan sosialisasi secara menyeluruh. Ia mengajak pemerintah kota, dinas pendidikan, aparat kecamatan dan kelurahan, lembaga sosial, tokoh masyarakat, serta media massa untuk turut ambil bagian menyebarkan informasi tentang program ini.
“Ini bukan sekadar tugas dinas pendidikan. Ini tugas bersama. DPRD siap membantu, bahkan kami sudah mulai turun langsung ke lapangan untuk menyosialisasikan Sekolah Rakyat kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, selain menyebarkan informasi, DPRD juga mendorong terbentuknya mekanisme pengaduan dan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mendaftar atau mengalami kesulitan administratif. Dengan begitu, program ini akan lebih inklusif dan tepat sasaran.
Lebih jauh, Herminsyah juga menyoroti perlunya penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan program. Ia menyarankan agar Pemkot membentuk satuan tugas khusus atau tim koordinasi lintas sektor yang bertugas mengawal pelaksanaan Sekolah Rakyat, mulai dari tahap rekrutmen, pelaksanaan pembelajaran, hingga evaluasi dampaknya di masyarakat.
“Saya percaya jika kita bekerja bersama, program ini bisa sukses besar. Tapi kalau dibiarkan berjalan sendiri tanpa koordinasi dan dukungan, dampaknya tidak akan maksimal,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan agar ke depan, Sekolah Rakyat tidak hanya dibiayai melalui APBN, tetapi juga bisa dimasukkan dalam alokasi APBD Kota Samarinda. Dengan demikian, program ini bisa lebih berkelanjutan dan memiliki legitimasi kuat dalam sistem pemerintahan daerah.
Terakhir, Herminsyah menegaskan bahwa keberhasilan program Sekolah Rakyat harus diukur dari perubahan nyata di masyarakat: semakin sedikit anak putus sekolah, semakin banyak anak yang kembali belajar, dan semakin besar optimisme warga terhadap pendidikan.
“Kita tidak bisa lagi membiarkan anak-anak Samarinda kehilangan masa depan hanya karena tidak sekolah. Sekolah Rakyat adalah langkah awal. Tugas kita sekarang adalah memastikan program ini sampai ke tangan mereka yang paling membutuhkan,” pungkasnya.*
