Samarinda, Kaltimku.id – Perencanaan infrastruktur di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menilai banyak proyek pembangunan jalan tidak direncanakan dengan baik, terutama dalam hal sistem drainase. Akibatnya, jalan yang baru dibangun sering kali cepat rusak, sehingga memperbesar anggaran perbaikan dan membebani keuangan daerah.
“Jalan baru malah cepat rusak dan akhirnya harus diperbaiki lagi. Siklus seperti ini harus diputus dengan perencanaan yang lebih matang dan pengawasan yang lebih ketat,” ujar Anhar.
Menurutnya, lemahnya perencanaan menyebabkan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan lainnya justru terkuras untuk perbaikan jalan yang tidak bertahan lama. Ia meminta pemerintah kota lebih tegas dalam pengawasan proyek agar hasilnya sesuai spesifikasi teknis dan tidak asal jadi.
“Pemerintah harus memastikan setiap proyek jalan dibangun sesuai standar. Jangan sampai proyek baru justru menjadi proyek perbaikan terus-menerus. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Selain perencanaan yang buruk, Anhar juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek infrastruktur. Ia mengungkapkan banyak proyek jalan yang kualitasnya tidak sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan, sehingga tidak bertahan lama dan harus diperbaiki dalam waktu singkat.
“Kita sering melihat jalan yang baru selesai dibangun sudah berlubang atau bergelombang. Ini menunjukkan ada masalah serius dalam pengawasan dan pengerjaan proyek,” ujarnya.
Ia menilai banyak kontraktor yang tidak bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya, namun tetap mendapatkan proyek serupa di tahun-tahun berikutnya. Hal ini, menurutnya, harus dihentikan agar pembangunan infrastruktur bisa lebih berkualitas.
“Jika ditemukan proyek yang tidak sesuai standar, harus ada sanksi tegas bagi kontraktor yang tidak menjalankan pekerjaannya dengan baik,” tambahnya.
Anhar juga mengkritik keterlambatan dalam penyelesaian proyek infrastruktur di Samarinda. Ia menyebut banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu akibat lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.
“Banyak proyek yang seharusnya bisa selesai dalam waktu singkat, tetapi justru molor hingga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Ini menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen proyek,” jelasnya.
Kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah daerah, tetapi juga menghambat aktivitas masyarakat. Jalan yang setengah jadi atau proyek yang terbengkalai membuat warga kesulitan dalam mobilitas sehari-hari.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan janji, tetapi di lapangan mereka harus menghadapi jalan rusak atau proyek yang tak kunjung selesai,” ucapnya.
Sebagai solusi, Anhar mendesak pemerintah kota untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. Tanpa evaluasi yang serius, permasalahan ini akan terus berulang dan merugikan masyarakat.
“Kita harus mulai dari perencanaan yang lebih baik, pengawasan yang lebih ketat, hingga memastikan kontraktor yang terlibat benar-benar bekerja sesuai standar yang telah ditetapkan,” katanya.
Ia juga mengusulkan adanya audit berkala terhadap proyek-proyek infrastruktur, sehingga setiap tahap pembangunan dapat dipantau secara transparan dan akuntabel.
“Jika ingin infrastruktur yang lebih baik dan tidak membuang-buang anggaran, kita harus memastikan ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Jika ada kesalahan atau penyimpangan, harus segera ditindak agar tidak terus berulang,” pungkasnya.
