Samarinda, Kaltimku.id – Rencana efisiensi anggaran yang akan dilakukan Pemerintah Kota Samarinda menuai perhatian dari DPRD Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar menegaskan bahwa penghematan anggaran seharusnya tidak mengorbankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang berperan langsung dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat. Menurut Anhar, efisiensi anggaran sebaiknya difokuskan pada pos-pos yang tidak memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.
“Jangan PUPR yang dikurangi. Anggaran PUPR jangan dikurangi,” tegasnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di Samarinda menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Kota yang terus berkembang ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti masalah banjir, jalan rusak, serta keterbatasan akses di daerah pinggiran. Dinas PUPR memegang peranan penting dalam menyelesaikan berbagai persoalan ini melalui proyek pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Fokus pemerintah seharusnya adalah membangun, bukan memangkas anggaran di sektor yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Anhar.
Ia mencontohkan bahwa banyak daerah di Samarinda, khususnya wilayah pinggiran, masih memerlukan peningkatan jalan, jembatan, serta sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat pembangunan yang sudah direncanakan.
“Ada banyak pos anggaran lain yang bisa diefisiensikan. Seperti seremonial, perjalanan dinas, atau hal-hal yang tidak berdampak langsung pada masyarakat. Jadi jangan di PUPR, mungkin bisa di dinas lain,” tambahnya.
Dalam pidato sambutannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyampaikan tiga fokus utama pembangunan untuk periode 2025-2030. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pengendalian banjir serta pembangunan infrastruktur berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Samarinda memahami pentingnya pembangunan infrastruktur yang memadai.
Namun, Anhar mengingatkan bahwa rencana efisiensi anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Menurutnya, pemangkasan anggaran di sektor yang salah justru bisa menghambat laju pembangunan dan memperlambat pencapaian target-target strategis kota.
“Wali Kota harus memiliki tim yang kompeten untuk menentukan pos-pos anggaran mana yang sebaiknya dipangkas tanpa merugikan masyarakat. Saya yakin mereka punya tim yang mumpuni, tinggal bagaimana keputusan diambil agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat,” katanya.
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang membidangi pembangunan, Anhar berharap agar Pemerintah Kota tetap menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran. Ia juga meminta agar alokasi anggaran lebih diarahkan ke proyek-proyek yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Kita ingin melihat Samarinda berkembang pesat dengan infrastruktur yang memadai. Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghambat pembangunan yang sudah direncanakan. Pemerintah harus tetap berkomitmen untuk membangun kota ini dengan baik,” pungkasnya.***
