Samarinda, Kaltimku.id – Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, suasana perayaan di Kota Samarinda diwarnai perdebatan hangat. Penyebabnya adalah kemunculan bendera Jolly Roger ikon bajak laut dari serial anime One Piece yang berkibar di sejumlah lokasi.
Sebagian warga menganggap pengibaran bendera bergambar tengkorak dengan tulang bersilang itu sebagai tindakan yang tidak pantas, apalagi dilakukan di tengah momen nasional yang sarat makna. Namun, tak sedikit pula yang melihatnya sebagai bagian dari ekspresi budaya populer dan kreativitas generasi muda.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta masyarakat tidak langsung menilai fenomena ini sebagai tindakan makar atau penghinaan terhadap negara.
“Ada yang menganggap ini sebagai penghinaan simbol negara. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat ini lebih kepada ungkapan kritik sosial,” ujarnya.
Menurut Rohim, dugaan makar biasanya memiliki tanda-tanda yang jelas, seperti adanya gerakan terorganisir, dukungan pendanaan, atau keterlibatan kelompok tertentu.
“Kalau ada indikasi makar, tentu bisa terbaca. Tapi ini belum sampai ke situ. Jadi tak perlu dibesar-besarkan,” tegasnya.
Ia menegaskan, dalam negara demokrasi seperti Indonesia, ruang kebebasan berekspresi adalah hak yang dijamin undang-undang. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut harus dijalankan secara bijak, apalagi di momen perayaan kemerdekaan.
“Kritik sosial sah-sah saja, tapi kita juga harus pastikan bahwa maksudnya bukan untuk merendahkan simbol negara,” katanya.
Pernyataan Rohim menuai beragam tanggapan dari publik. Sejumlah warga menilai pandangan tersebut sebagai bentuk sikap dewasa yang mengutamakan dialog, sementara pihak lain berpendapat perlunya aturan tegas terkait penggunaan bendera non-nasional di momen kenegaraan.
Fenomena ini pun sempat menjadi perbincangan di media sosial, dengan banyak warganet memperdebatkan etika dan makna di balik aksi pengibaran bendera Jolly Roger. Sebagian mendukungnya sebagai bentuk kreativitas, sementara yang lain meminta penertiban.
Terakhir, Rohim berharap perdebatan ini dapat disikapi dengan kepala dingin.
“Jangan sampai perbedaan persepsi justru merusak semangat persatuan di momen kemerdekaan,” tutupnya.*
