Samarinda, Kaltimku.id – Pemerintah pusat saat ini tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk memastikan penggunaan dana negara lebih tepat sasaran. Kebijakan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Samarinda.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menyoroti sejumlah proyek di kota ini yang dinilai tidak memiliki urgensi tinggi dan sebaiknya dihentikan agar anggaran bisa dialihkan ke sektor yang lebih mendesak.
Salah satu proyek yang menjadi sorotannya adalah pembangunan Teras Samarinda, yang menurutnya tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Saat ini pemerintah pusat sedang melakukan efisiensi, dan kita di DPRD juga harus mendukung kebijakan tersebut. Saya melihat ada beberapa proyek di Samarinda yang sebetulnya tidak perlu dilanjutkan, salah satunya Teras Samarinda. Teras Samarinda 1 saja sudah bermasalah, jadi menurut saya proyek Teras Samarinda 2, 3, dan seterusnya tidak perlu diteruskan,” ujarnya.
Menurutnya, anggaran yang digunakan untuk proyek-proyek seperti Teras Samarinda lebih baik dialokasikan ke sektor lain yang lebih membutuhkan, seperti pendidikan dan infrastruktur dasar. Ia menyoroti kondisi sejumlah sekolah di Samarinda yang masih membutuhkan perbaikan serta ketersediaan buku pelajaran bagi siswa SD dan SMP.
“Kita seharusnya memikirkan skala prioritas. Kalau anggaran bisa dialihkan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak atau untuk menutup kekurangan buku pelajaran anak-anak kita, itu tentu jauh lebih bermanfaat daripada membangun proyek yang tidak terlalu mendesak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Adnan menilai bahwa Teras Samarinda 1, yang telah selesai dibangun, belum mampu menarik perhatian masyarakat secara maksimal. Menurutnya, jika proyek serupa tidak menunjukkan dampak yang signifikan, maka tidak ada alasan untuk meneruskan pembangunan tahap berikutnya.
“Kalau kita lihat, Teras Samarinda 1 saja tidak terlalu ramai dikunjungi. Kalau memang proyek ini hanya sekadar ikon tanpa manfaat yang jelas, sebaiknya dihentikan dulu. Kita tidak boleh membuang-buang anggaran untuk sesuatu yang belum tentu berdampak positif bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, jika di kemudian hari kebijakan efisiensi anggaran dicabut dan ada urgensi untuk melanjutkan proyek tersebut, maka pembangunannya bisa kembali dipertimbangkan. Namun, selama masih ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, sebaiknya dana dialihkan ke sektor yang lebih prioritas.
“Kalau nanti pemerintah pusat sudah tidak menerapkan efisiensi anggaran lagi, ya silakan lanjut. Tapi selama masih ada kebijakan efisiensi, lebih baik proyek ini ditunda atau bahkan dibatalkan, lalu dananya dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur dasar yang lebih dibutuhkan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Adnan juga meminta pemerintah daerah agar lebih selektif dalam menentukan proyek yang akan dibiayai dengan anggaran daerah. Menurutnya, setiap proyek yang direncanakan harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan bukan sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang jelas.
“Kita harus lebih bijak dalam mengelola anggaran. Jangan sampai ada proyek yang hanya sekadar ada, tapi tidak membawa dampak yang nyata bagi masyarakat. Kalau ada dana yang bisa digunakan untuk memperbaiki sekolah, memperbaiki fasilitas kesehatan, atau membangun infrastruktur yang lebih berguna, kenapa kita harus memaksakan proyek yang belum tentu bermanfaat?” ujarnya.
Adnan berharap, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan anggaran, pemerintah daerah bisa lebih fokus pada proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai ada anggaran yang terbuang sia-sia hanya karena kurangnya perencanaan yang matang,” pungkasnya.***
