Samarinda, Kaltimku.id – Penataan kawasan kumuh yang tengah dirancang Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menjadi perhatian serius DPRD setempat.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan kelemahan terbesar program tersebut justru terletak pada pendekatan sosial yang belum maksimal terhadap warga terdampak.
Dalam keterangannya, Deni mengungkapkan banyak warga di kawasan kumuh belum memahami sepenuhnya maksud penataan yang dilakukan pemerintah. Kondisi itu diperburuk dengan minimnya sosialisasi dan komunikasi intensif dari pihak Pemkot.
“Kalau masyarakat tidak siap, kita tidak bisa memaksakan. Itu prinsip. Karena ujung-ujungnya mereka yang akan terdampak langsung,” tegasnya.
Menurutnya, penataan kawasan kumuh seharusnya tidak hanya berorientasi pada capaian fisik atau sekadar mempercantik wajah kota. Lebih dari itu, program ini mestinya menempatkan kepentingan dan rasa aman warga sebagai prioritas utama.
Banyak warga yang tinggal di kawasan kumuh hingga kini masih diliputi tanda tanya besar. Mereka belum mendapatkan kejelasan apakah akan direlokasi, memperoleh ganti rugi, atau diminta pindah secara sukarela. Hal ini memicu kegelisahan, yang pada akhirnya membuat warga cenderung pasif atau bahkan menolak rencana penataan.
“Kunci keberhasilan program ini adalah dukungan masyarakat. Kalau mereka tidak diajak bicara sejak awal, ya pasti muncul resistensi. Apalagi kalau hanya disuruh pindah tanpa solusi,” katanya.
Deni menyebut, DPRD Samarinda terus mendorong Pemkot untuk melakukan pendekatan humanis, lewat musyawarah dan sosialisasi masif. Upaya itu dinilai penting agar masyarakat merasa dilibatkan dalam proses perencanaan, sekaligus memahami manfaat yang akan diperoleh.
“Kalau komunikasi dibangun sejak awal, kepercayaan muncul. Tidak akan ada yang merasa tiba-tiba didatangi alat berat untuk bongkar rumahnya,” ungkapnya.
Komisi III DPRD Samarinda, lanjut Deni, siap memfasilitasi pertemuan antara warga, pihak kecamatan, kelurahan, hingga dinas teknis agar penataan ini berjalan tanpa gejolak sosial. Menurutnya, DPRD tidak ingin ada program bagus yang justru gagal hanya karena miskomunikasi.
“Kami akan kawal. Jangan sampai nanti program ini mandek di tengah jalan gara-gara masyarakat tidak diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya,” pungkasnya.**
