Samarinda, Kaltimku.id – Praktik manipulasi data dalam sistem pendidikan kembali mencuat ke permukaan, kali ini menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Akurasi pelaporan dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dinilai masih menjadi tantangan besar yang menghambat distribusi bantuan pendidikan secara adil dan tepat sasaran.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap masih adanya sekolah-sekolah yang melaporkan kondisi ideal dalam sistem Dapodik hanya demi mengejar status akreditasi A. Menurutnya, praktik ini bukan hanya menyesatkan pemerintah pusat, tetapi juga merugikan sekolah itu sendiri dan sekolah lain yang lebih membutuhkan.
“Banyak sekolah yang ingin terlihat unggul di atas kertas, padahal kenyataan di lapangan tidak seindah itu. Akhirnya, mereka tidak mendapatkan bantuan karena dianggap sudah ‘layak’. Ini bentuk ketidakjujuran yang bisa berakibat panjang,” tegasnya.
Dapodik merupakan sistem penting yang digunakan Kementerian Pendidikan untuk memetakan kebutuhan pendidikan di seluruh Indonesia. Data dari sistem ini menjadi dasar utama dalam menentukan prioritas bantuan infrastruktur, distribusi guru, pelatihan tenaga pendidik, hingga program digitalisasi sekolah.
Namun, ketika data yang diinput tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya, pemerintah pusat bisa salah dalam mengambil kebijakan. Sekolah yang sebenarnya sangat membutuhkan justru tersisih karena kalah akurat dalam pelaporan.
“Kita harus sadari bahwa akurasi data adalah kunci keadilan dalam pendidikan. Tidak ada gunanya sekolah terlihat hebat secara administratif, jika murid-muridnya masih belajar tanpa fasilitas memadai atau kekurangan guru,” ujar Ismail.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dorongan untuk jujur melaporkan kondisi sekolah tidak dimaksudkan untuk mempermalukan pihak sekolah, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam memperbaiki sistem pendidikan. Menurutnya, kejujuran dalam data akan mendorong terciptanya distribusi bantuan yang lebih adil dan merata.
Komisi IV DPRD Samarinda juga menilai perlu adanya peningkatan pengawasan dan pendampingan dari Dinas Pendidikan setempat kepada operator sekolah yang bertanggung jawab dalam input data Dapodik. Masih banyak operator yang belum memahami secara utuh pentingnya pelaporan data yang akurat, sehingga kadang-kadang kesalahan terjadi bukan karena niat manipulatif, melainkan kurangnya kemampuan teknis.
“Pendampingan dari dinas pendidikan penting agar pihak sekolah tidak asal isi data. Bahkan, lebih baik melaporkan kekurangan daripada memalsukan kelebihan,” tambah Ismail.
DPRD Samarinda akan mendorong terbitnya surat edaran atau instruksi dari Dinas Pendidikan agar kepala sekolah lebih memperhatikan keakuratan data yang mereka kirimkan ke pusat. Selain itu, DPRD juga akan memantau lebih dekat proses evaluasi dan akreditasi sekolah, agar tidak hanya berorientasi pada angka dan berkas, tapi juga realita di lapangan.
Harapannya, dengan sistem pelaporan yang jujur, sekolah-sekolah yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan prioritas dalam program pembangunan dan peningkatan mutu pendidikan dari pemerintah.
“Jika kita ingin pendidikan maju dan merata, transparansi adalah syarat mutlak. Jangan sampai kebohongan data jadi penghalang masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.**
