DPRD Soroti Lemahnya Fasilitas Relawan Katana, Pemkot Diminta Tidak Jadikan Program Sekadar Formalitas

Samarinda, Kaltimku.id- Bencana banjir dan longsor yang kembali menghantam sejumlah kawasan di Kota Samarinda mengundang perhatian serius dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPRD Samarinda, M Andriansyah, menyampaikan keprihatinannya terhadap lemahnya penanganan kebencanaan di tingkat kelurahan, terutama dalam implementasi program Kelurahan Tanggap Bencana (Katana).

Menurut Andriansyah, program Katana yang semestinya menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanganan bencana di lingkungan masyarakat justru belum mendapatkan dukungan yang layak dari pemerintah. Ia menilai bahwa selama ini, keberadaan Katana di banyak kelurahan baru sebatas formalitas, dengan minimnya dukungan fasilitas maupun pelatihan di lapangan.

Bacaan Lainnya

“Jangan cuma diberi SK saja. Pemerintah harus mengakui mereka sebagai bagian dari sistem pemerintahan dalam hal penanggulangan bencana,” ujarnya.

Ia menyebut bahwa banyak relawan Katana di lapangan bekerja tanpa dukungan alat dasar. Padahal, mereka sering kali menjadi pihak pertama yang merespons ketika bencana terjadi, seperti membersihkan puing-puing longsor, mengevakuasi warga, hingga membuka akses jalan.

“Yang paling sederhana saja, kasih mereka senso, kasih rompi. Itu alat dasar. Kalau tidak difasilitasi, bagaimana mereka mau bergerak?” tegasnya.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu menambahkan bahwa kinerja Katana selama ini sebenarnya sangat membantu, tetapi sering terhambat karena keterbatasan perlengkapan. Ia menyebut relawan-relawan tersebut memiliki semangat dan jiwa sosial tinggi, namun potensi mereka akan terus terhambat jika tidak diberdayakan secara maksimal.

Lebih lanjut, Andriansyah mendesak agar Pemkot Samarinda segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program Katana dan mengalokasikan anggaran yang cukup untuk memperkuatnya. Ia menekankan bahwa relawan Katana harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses perencanaan penanggulangan bencana, tidak hanya dijadikan pelengkap dalam dokumen administrasi.

“Kalau pemerintah ingin serius membangun sistem penanganan bencana yang kuat, Katana harus diberi tempat utama. Mereka bukan hanya relawan biasa, mereka adalah komponen penting dalam sistem tanggap darurat,” pungkasnya.***

Pos terkait