Samarinda, Kaltimku.id – Dugaan kecurangan dalam penjualan minyak goreng bersubsidi MinyaKita mencuat di Kota Samarinda. Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Sani Bin Husain, meminta Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disprindakop) untuk segera turun tangan guna memastikan apakah harga dan volume MinyaKita yang beredar di pasaran telah sesuai dengan ketentuan pemerintah.
Dugaan ini muncul setelah banyaknya laporan dari masyarakat yang mengeluhkan bahwa harga MinyaKita dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Selain itu, muncul indikasi bahwa volume minyak dalam kemasan 1 liter diduga tidak sesuai dengan takaran yang seharusnya.
“Saya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait harga MinyaKita yang melebihi HET. Selain itu, ada dugaan bahwa volume dalam kemasan tidak benar-benar 1 liter. Ini harus diselidiki lebih lanjut,” ujarnya.
Berdasarkan aturan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 1028 Tahun 2022, HET MinyaKita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Namun, hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa harga minyak goreng bersubsidi ini dijual dengan harga rata-rata Rp20.000 per liter di beberapa toko di Samarinda.
“Harga MinyaKita seharusnya tidak boleh melebihi Rp15.700 per liter. Tapi setelah kami cek di tiga toko berbeda, harganya mencapai Rp20.000 per liter. Ini sangat merugikan masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan sehari-hari pada minyak goreng bersubsidi,” tegas Sani.
Ia menilai bahwa lonjakan harga ini bisa menjadi indikasi adanya permainan harga oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari program subsidi pemerintah. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan agar lonjakan harga ini tidak semakin merugikan masyarakat.
Selain harga yang melebihi HET, Sani juga menyoroti dugaan adanya pengurangan volume dalam kemasan MinyaKita. Menurutnya, ada indikasi bahwa minyak dalam kemasan 1 liter tidak benar-benar berisi sesuai takaran yang tertera di label.
“Saya mendapatkan informasi bahwa minyak dalam kemasan yang seharusnya berisi 1 liter ternyata kurang dari yang seharusnya. Jika dugaan ini benar, maka ini merupakan bentuk kecurangan yang sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Menanggapi permasalahan ini, Sani mendesak Disprindakop Kota Samarinda untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar dan toko guna memastikan apakah harga dan volume MinyaKita benar-benar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Kami meminta Disprindakop untuk turun ke lapangan dan melakukan sidak agar dugaan ini bisa dibuktikan. Jangan sampai masyarakat terus-menerus dirugikan karena lemahnya pengawasan,” kata Sani.
Ia juga meminta agar pemerintah daerah bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
“Jika ditemukan ada oknum yang sengaja menaikkan harga atau mengurangi volume dalam kemasan, maka harus ada tindakan hukum yang jelas. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan subsidi ini demi keuntungan pribadi,” tambahnya.
Agar permasalahan ini bisa segera ditindaklanjuti, Sani mengimbau masyarakat agar lebih waspada dalam membeli MinyaKita. Ia juga meminta warga untuk segera melaporkan jika menemukan harga yang tidak wajar atau volume minyak yang tidak sesuai dengan takaran yang tertera di label.
“Kami harap masyarakat juga turut aktif dalam melaporkan jika menemukan harga MinyaKita yang tidak sesuai atau jika merasa volume dalam kemasan berkurang. Laporan ini sangat penting agar pemerintah bisa segera mengambil tindakan,” ucapnya.
DPRD Samarinda berharap agar pemerintah daerah segera menindaklanjuti laporan ini dengan serius. Jika terbukti ada pelanggaran dalam distribusi dan penjualan MinyaKita, maka langkah tegas harus segera diambil agar praktik kecurangan ini tidak semakin meluas.
“Kami akan terus mengawal permasalahan ini sampai ada langkah konkret dari pemerintah. Jangan sampai kecurangan ini dibiarkan begitu saja, karena ini menyangkut kepentingan rakyat,” tutupnya.***
