KALTIMKU.id — Sebagai seorang anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengungkapkan keprihatinannya terkait sejumlah masalah internal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) AWS yang sedang dikaji oleh pemerintah provinsi.
Menurutnya, temuan-temuan yang ada menunjukkan adanya praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya terkait biaya-biaya yang memberatkan masyarakat. Fuad menyatakan bahwa meskipun informasi terkait hal tersebut belum sepenuhnya jelas, masalah pengawasan yang lemah menjadi faktor utama yang perlu diperbaiki.
“Pemprov sedang mengkaji pembentukan tim terkait RSUD AWS. Saya dengar ada persoalan internal yang sedang diproses, hasilnya kita tunggu. Ini mungkin karena kurangnya pengawasan, sehingga muncul praktik-praktik di luar ketentuan,” ungkap Fuad.
Salah satu isu yang disoroti Fuad adalah laporan mengenai biaya tambahan yang dibebankan pada keluarga pasien, terutama terkait dengan pengambilan jenazah. Ia menambahkan bahwa tarif yang dikenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ini menjadi beban tambahan bagi keluarga yang sedang berduka.
“Saya sering mendengar ada perilaku yang kurang baik, khususnya yang saya dengar dari relawan yang juga terlibat. Contohnya, biaya yang dikenakan untuk pengambilan jenazah tidak sesuai, ini sangat memberatkan,” tambahnya.
Fuad menegaskan bahwa meskipun ia belum memperoleh informasi yang jelas mengenai hal ini, kejadian tersebut merupakan cerminan dari lemahnya pengawasan dari pihak berwenang.
Lebih lanjut, Fuad berharap agar selama periode ini, DPRD dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan di RSUD, terutama dalam memastikan bahwa segala biaya dan prosedur yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kita berharap di periode ini, DPRD bisa turun langsung mengawasi dan memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang memberatkan masyarakat,” pungkasnya.***(adv)
