KALTIMKU.ID — Sebagai salah satu pilar utama perekonomian global, Industri Hulu Minyak dan Gas (migas) pernah berjaya di masanya seputar tahun 1970-1990-an dan menjadi produsen minyak terbesar di Asia. Namun saat ini kejayaan tersebut sudah berbalik 180 derajat dengan
beberapa masalah yang dihadapi seperti, penurunan produksi, lonjakan biaya operasional, peraturan lingkungan yang semakin ketat dan harga pasar yang tidak menentu. Menghadapi dinamika yang semakin kompleks ini, SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumil) berharap semakin banyak perusahaan migas kelas dunia masuk ke hulu migas Indonesia.
“Semakin banyak perusahaan migas masuk ke hulu migas Indonesia, semakin bagus,” ujar Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. “Semakin banyak, tentu semakin bagus bagi Indonesia untuk menambah lifting migas sehingga apa yang dicita-citakan dari Asta Cita Pak Presiden Prabowo bisa tercapai,” tegasnya.
Ada empat hal yang menjadi fokus dalam Asta Cita Presiden Prabowo, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan makanan bergizi. Untuk mencapai target lifting yang ditetapkan presiden pada 2028-2029, pihak pemerintah akan menempuh tiga langka strategis. Pertama, pemerintah akan menggarap sumur-sumur idle (idle well) yang tersedia. Kedua, optimalisasi yang sudah ada dengan penerapan teknologi, termasuk Enhanced Oil Recovery (EOR). Ketiga, terdapat 300 sumur yang telah selesai dieksplorasi namun belum memiliki Plan of Development (PoD) untuk segera dilakukan percepatan. Saat ini terdapat 40.000 sumur dengan 16.000 sumur idle yang dapat di-reaktivasi dan masih dikuasai oleh PT Pertamina (Persero) maupun Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Sektor migas memang sudah lama memainkan strategis dalam pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk mengembalikan kejayaan dan kemandirian industri hulu migas, yakni dengan peningkatan produksi migas yang harus terus diupayakan bersama, agar kontribusi migas terhadap perekonomian nasional tetap terjaga.
“Tentunya dengan mengedepankan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi. Terlebih saat ini kita menghadapi kondisi pasokan energi dunia yang tidak normal, krisis iklim, perang maupun ancaman stagflasi yang dikhawatirkan menghambat upaya pemulihan ekonomi global,” tutur Djoko Siswanto.
Memang harus diakui, kondisi hulu migas di Indonesia dulu dan sekarang cukup signifikan. Pada tahun 1970 hingga 1990-an, Indonesia termasuk salah satu negara produsen minyak terbesar di Asia, dengan produksi minyak mencapai 1,5 juta barel per hari. Saat itu, cadangan minyak masih relatif melimpah.
Produksi minyak bumi dari tahun ke tahun memang relatif menurun, sementara konsumsinya terus meningkat. Kondisi serupa juga dialami sektor gas. Meski pasokan gas dalam negeri masih lebih besar dibandingkan tingkat konsumsinya, namun faktanya bahwa tren produksi gas Tanah Air kian menyusut. Tentu saja penurunan jumlah produksi minyak juga membuat anjloknya penerimaan industri hulu migas terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Lima tahun silam atau pada tahun 2000, penerimaan pada industri ini menyumbang kontribusi 41,6 persen terhadap APBN, namun pada 2018 hanya sebesar 6,58 persen. Meski bukan lagi penyumbang penerimaan terbesar dalam APBN, industri hulu migas masih punya peran signifikan menggerakkan roda perekonomian, dan menyebabkan efek berganda di berbagai bidang.
Di tengah beragam upaya yang dikerahkan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam revolusi, SKK Migas percaya bahwa pasar Indonesia mulai siap dan bersedia untuk menyambut transformasi industri hulu migas saat ini. Dukungan dari pemerintah dan akses yang memadai terhadap teknologi yang relevan merupakan faktor penting dalam menggerakkan transformasi ini.
SKK Migas juga telah menetapkan target lifting migas sebesar 1,61 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) pada 2025. Target ini terdiri dari minyak bumi sebesar 605 ribu barel dan gas bumi sebanyak 1,01 juta BOEPD.
Meski SKK Migas mengusung optimisme tinggi, namun tetap harus menyadari sejumlah tantangan utama seperti, penurunan harga minyak global dalam beberapa tahun telah memengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya. Apalagi dengan banyaknya regulasi yang dinilai kurang luwes atau mudah, dan hal tersebut menyebabkan investasi untuk eksplorasi dan pengembangan lapangan baru pun menjadi berkurang. Selain itu juga, lokasi penemuan sumber daya migas sekarang ini mulai bergerak dari wilayah daratan (onshore) ke wilayah perairan khususnya laut dalam (Offshore), sehingga menyebabkan aktivitas eksplorasi menjadi lebih kompleks dan menuntut teknologi serta modal yang lebih besar.
Tantangan lainnya, sebagian besar lapangan migas di Indonesia merupakan lapangan tua yang membutuhkan teknologi untuk dapat kembali berproduksi. Sumur-sumur tua tersebut diyakini akan dapat meningkatkan produksi dengan penggunaan teknologi, seperti Enhanced Oil Recovery (EOR) dan Improved Oil Recovery (IOR). Hanya saja, implementasi teknologi tersebut membutuhkan investasi besar dan dukungan regulasi yang memadai. Sehingga, penandatanganan Nota Kesepahaman antara pihak SKK Migas dengan FalconRidge Oil Ltd dari Kanada merupakan kerja sama internasional untuk mempercepat adopsi teknologi mutakhir, seperti Terra Slicing Technology di mana teknologi ini diharapkan mampu menjadikan sumur-sumur dengan produksi rendah atau mati kembali berproduksi.
Sektor hulu migas tidak saja bertujuan memenuhi target lifting, namun juga perlu memastikan terciptanya ketahanan energi nasional sebagai bagian dari program Asta Cita dari Presiden Prabowo. Hal tersebut dapat dicapai melalui reformasi kebijakan, peningkatan eksplorasi, dan kolaborasi strategis dengan sejumlah pihak terkait, sehingga pada akhirnya industri hulu migas nasional dapat kembali ke masa jayanya dan dapat berperan dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia. Ya, industri hulu migas tidak sedang bermimpi untuk kembali berjaya.***
