Samarinda, Kaltimku.id – Ketidakhadiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda, Desi, dalam sejumlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Kota Samarinda menuai kritik tajam.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, mengaku kecewa karena setiap kali DPRD menggelar RDP dengan Dinas PUPR, Kepala Dinas PUPR tidak hadir. Padahal, menurutnya, kehadiran Kepala Dinas sangat penting untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan berbagai proyek yang sedang berjalan di Samarinda.
“Saya menyayangkan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR dalam RDP-RDP yang dilakukan DPRD. Ini bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi sudah berulang. Kita ingin mendapatkan kejelasan soal proyek-proyek besar yang sedang dikerjakan, tapi justru pejabat yang bertanggung jawab tidak hadir,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Adnan juga menyinggung alasan ketidakhadiran Kepala Dinas PUPR yang disebut karena sakit. Menurutnya, jika memang kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas dengan baik, sebaiknya digantikan oleh sosok lain yang lebih siap menghadapi tekanan pekerjaan.
“Saya dengar alasannya karena sakit. Tapi kalau memang sakitnya parah atau kronis, seharusnya ada evaluasi. Pekerjaan sebagai Kepala Dinas PUPR itu penuh tekanan karena mengelola anggaran yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah. Apakah orang yang sakit bisa menangani tanggung jawab sebesar itu?” tegasnya.
Lebih lanjut, Adnan menyebut bahwa proyek-proyek infrastruktur di Samarinda memerlukan perhatian penuh dari Dinas PUPR. Ia mencontohkan beberapa proyek besar seperti Teras Samarinda, Tugu Pesut, pembangunan terowongan, dan revitalisasi Pasar Pagi, yang semuanya bernilai tinggi dan membutuhkan pengawasan ketat.
“Proyek-proyek ini luar biasa, nilainya triliunan rupiah. Kalau kepala dinasnya tidak hadir dalam rapat untuk membahas progresnya, bagaimana kita bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik? Kalau memang tidak sanggup, ya lebih baik diganti dengan orang yang lebih siap,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Adnan juga menyoroti pernyataan Wali Kota Samarinda yang sebelumnya menyebut bahwa Desi tidak bisa bekerja dalam kondisi penuh tekanan. Menurutnya, pernyataan ini justru menjadi indikasi bahwa ada masalah dalam kepemimpinan Dinas PUPR saat ini.
“Jabatan Kepala Dinas PUPR sudah pasti penuh tekanan, karena menyangkut infrastruktur kota dan penggunaan anggaran yang sangat besar. Kalau seseorang tidak bisa bekerja di bawah tekanan, apakah masih pantas untuk memegang jabatan ini?” tanya Adnan.
Ia juga menekankan bahwa ketidakhadiran seorang pejabat dalam RDP bisa berdampak pada transparansi penggunaan anggaran dan pengawasan proyek. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang progres pembangunan, terutama untuk proyek-proyek yang dananya berasal dari APBD maupun sumber lain.
“Kita tidak bisa main-main dalam urusan ini. Kalau pejabatnya tidak hadir, bagaimana kita bisa memastikan bahwa tidak ada masalah dalam pengerjaan proyek? Jangan sampai nanti ada temuan atau masalah hukum di kemudian hari,” ucapnya.
Adnan pun mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera mengevaluasi kepemimpinan di Dinas PUPR. Jika memang ada kendala kesehatan yang menghambat kinerja, ia menyarankan agar ada penggantian pejabat yang lebih siap untuk menangani tugas tersebut.
“Saya tidak ingin berspekulasi tentang kondisi kesehatan seseorang. Tapi jika sakitnya benar-benar menghambat tugas dan tanggung jawabnya, maka solusinya jelas: harus ada pergantian. Ini bukan masalah pribadi, tapi demi kepentingan masyarakat Samarinda,” pungkas Adnan.***
