Samarinda, Kaltimku.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menegaskan bahwa upaya penertiban juru parkir liar di kota ini harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Ia menilai penegakan hukum semata tidak cukup efektif, dan justru berpotensi memicu masalah sosial baru.
Samri menjelaskan, menghapus total praktik juru parkir liar bukanlah perkara mudah. Menurutnya, fenomena ini telah berakar pada kebutuhan ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor parkir.
“Kalau mau dihilangkan memang agak sulit. Yang ada itu dibina, dikasih pekerjaan yang masih berkaitan dengan yang dia tekuni hari ini,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar pemerintah membuka peluang kerja resmi bagi para juru parkir liar. Dengan status legal, mereka akan mendapatkan penghasilan yang lebih pasti dan terjamin, ketimbang bekerja secara ilegal dengan pendapatan yang tidak menentu.
“Memberdayakan juru parkir liar itu jauh lebih baik. Walaupun penghasilan resmi mungkin sedikit lebih kecil dibanding pendapatan liar, tapi yang penting pasti setiap bulan,” katanya.
Samri menilai, solusi ini tidak hanya menguntungkan para juru parkir, tetapi juga masyarakat luas. Dengan sistem resmi, tarif parkir dapat diatur secara transparan, menghindarkan pungutan yang tidak wajar, sekaligus mengurangi keluhan warga.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa langkah pembinaan dapat menjadi solusi preventif jangka panjang. Tanpa pemberdayaan, ia khawatir praktik juru parkir liar akan terus bermunculan di berbagai sudut kota.
Menurutnya, fenomena parkir liar tidak bisa dipandang remeh, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup pelakunya.
“Ini sudah urusan perut. Tidak bisa diabaikan,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa menghilangkan sumber penghasilan tanpa memberi alternatif pekerjaan berpotensi memicu peningkatan angka kriminalitas. Oleh sebab itu, pemerintah diminta jeli membaca situasi sosial di lapangan.
“Jangan sampai potensi kriminal meningkat hanya karena kita menutup mata pencaharian yang sebenarnya bisa ditata. Parkir memang sering dikeluhkan, tapi tetap lebih baik dibanding munculnya tindakan kriminal yang lebih membahayakan,” pungkasnya.*
