Kaltimku.id, PPU – Wacana mutasi pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, tahun ini kembali bergulir. Setidaknya, 10 jabatan setingkat eselon II bakal mengalami pergeseran.
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas’ud mengatakan, mutasi dilakukan mengacu dari hasil penilaian kinerja para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bahkan, hasil evaluasi kinerja para pejabat, bakal ada pejabat berstatus non job atau pembebasan jabatan.
“Masih ada penimbangan-penimbangan bahwa ada yang layak untuk tidak diikutsertakan dalam pemerintahan atau bisa dikatakan non job,” ujar AGM, sapaan akrab bupati, usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD PPU, Selasa (29/6/2021).
Menurut AGM, ada sejumlah indikator kinerja oleh SKPD yang tidak berjalan sesuai harapannya berdasarkan program kebijakan. Diantaranya, penanganan virus corona, upaya pemulihan ekonomi hingga masalah pembangunan infrastruktur.
“Tidak boleh terlambatnya pembangunan kita, itu salah satu yang jadi acuan (mutasi),” terang AGM.
Evaluasi hasil kinerja para pimpinan SKPD, juga tertuang dalam kontrak kerja para pejabat. Dimana, penilaian kinerja dilakukan per enam bulan. Secara umum, kinerja kepala SKPD cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari perolehan wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas kinerja keuangan pemerintah daerah selama 5 tahu berturut-turut.
Selain menggeser posisi jabatan mulai dari eselon VI, III dan II, pihaknya juga akan melakukan pengisian Jabatan Tinggi Pratama (JPT) pada tiga dinas yakni, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip), diisi oleh pelaksana tugas (Plt).
“Belum saya pastikan, apakah nanti melalui open bidding (lelang jabatan) atau langsung diisi. Yang jelas, mutasi itu kita lakukan dalam waktu dekat,” pungkas adik kandung Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud.*(adv)
