Samarinda, Kaltimku.id – Puluhan pekerja proyek Teras Samarinda menggelar aksi unjuk rasa di depan Sekretariat DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Samarinda Kota, pada Kamis (27/2/2025).
Mereka menuntut pembayaran gaji yang belum diterima selama berbulan-bulan. Aksi ini turut didampingi oleh Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Kaltim.
Sebelum masuk ke gedung DPRD, para pekerja sempat berorasi di tengah jalan, menyuarakan keluh kesah mereka. Setelah mendapat izin, mereka akhirnya diterima untuk menyampaikan tuntutan dalam audiensi yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Teras Samarinda Tahap I, Ilhamsyah.
Suasana rapat semakin emosional ketika salah satu pekerja menangis di hadapan anggota DPRD, mengaku terpaksa meninggalkan kontrakan bersama keluarganya karena kesulitan ekonomi. Gaji yang belum dibayar membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, tak bisa menahan kemarahannya. Politisi PKS tersebut bahkan melempar kotak makanan ke arah PPK Ilhamsyah sebagai bentuk protes atas lambannya penyelesaian masalah ini. Insiden tersebut sempat membuat suasana audiensi tegang sebelum akhirnya kembali kondusif.
Seusai pertemuan, Abdul Rohim menegaskan bahwa permasalahan ini harus segera dituntaskan. Ia menyoroti dampak yang ditimbulkan akibat keterlambatan pembayaran gaji ini, terutama bagi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.
“Ini bukan sekadar angka, tapi ada banyak nyawa yang terdampak. Kesehatan, pendidikan anak, bahkan tempat tinggal mereka dipertaruhkan,” ujar Rohim dengan tegas.
Ia juga menyesalkan kelalaian pihak terkait yang membiarkan masalah ini berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas.
“Bagaimana mungkin jumlah yang tidak terlalu besar bisa berdampak pada lebih dari 80 pekerja? Ini mencerminkan buruknya tata kelola proyek yang seharusnya memberikan manfaat, bukan malah menyengsarakan pekerja,” lanjutnya.
Rohim menegaskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, terutama para pekerja yang telah berjasa dalam pembangunan.
“Kita tidak bisa membiarkan mereka terus menderita tanpa kepastian. Ini harus segera diselesaikan!” pungkasnya.***
