Samarinda, Kaltimku.id – Kualitas proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda kembali menuai kritik. Sejumlah proyek yang baru selesai dikerjakan justru menunjukkan kualitas yang meragukan, terutama pada infrastruktur jalan yang cepat mengalami kerusakan.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, secara tegas meminta adanya evaluasi terhadap kinerja PUPR. Menurutnya, banyak proyek yang seharusnya bisa bertahan lama justru mengalami penurunan kualitas dalam waktu singkat, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi jalan yang baru selesai dibangun tapi sudah rusak. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, apakah ada pengawasan yang benar-benar dilakukan oleh PUPR dalam proses pengerjaannya?” ujar Rohim.
Tak hanya persoalan jalan yang cepat rusak, Rohim juga menyoroti berbagai proyek lain yang berada di bawah tanggung jawab PUPR, salah satunya adalah proyek Tugu Pesut di Simpang Lembuswana. Tugu yang seharusnya menjadi ikon Kota Samarinda justru menuai kritik setelah catnya mulai pudar dalam waktu kurang dari dua bulan sejak diresmikan.
“Ini masalah serius. Bagaimana mungkin proyek yang seharusnya dirancang untuk bertahan lama justru mengalami kerusakan dalam waktu singkat? Ini membuktikan ada sesuatu yang tidak beres dalam pengerjaannya,” tegasnya.
Selain itu, proyek Teras Samarinda yang dirancang sebagai ruang publik juga mendapat banyak keluhan dari masyarakat. Beberapa fasilitas yang dibangun di lokasi tersebut dianggap tidak sesuai dengan ekspektasi, bahkan ada beberapa bagian yang sudah mengalami kerusakan.
Rohim juga menyinggung masalah drainase di beberapa titik Kota Samarinda yang hingga kini belum tertangani dengan baik. Ia menyoroti bagaimana sejumlah proyek drainase yang dikerjakan PUPR tidak mampu mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi saat hujan deras.
“Kita sudah berulang kali menyampaikan bahwa persoalan drainase ini harus ditangani serius. Jangan sampai setiap kali hujan deras, warga harus menghadapi banjir akibat sistem drainase yang buruk,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Rohim juga membandingkan sikap tegas Wali Kota Samarinda terhadap Dinas Perhubungan (Dishub), yang sebelumnya mendapat teguran keras terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) parkir. Menurutnya, jika Dishub bisa mendapatkan teguran serius, maka PUPR juga seharusnya mendapat perlakuan yang sama, mengingat anggaran yang mereka kelola jauh lebih besar.
“Kita lihat bagaimana Wali Kota dengan tegas meminta Inspektorat turun tangan untuk mengaudit Dishub karena masalah PAD parkir. Maka seharusnya, PUPR juga harus diaudit secara menyeluruh karena mereka mengelola anggaran yang jauh lebih besar,” tegas Rohim.
Ia menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang berkualitas buruk tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga langsung berdampak pada masyarakat. Infrastruktur yang tidak memenuhi standar akan cepat rusak dan pada akhirnya akan membutuhkan perbaikan yang memakan biaya tambahan.
“Ingat, ini bukan hanya sekadar proyek, tapi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika pengerjaan dilakukan asal-asalan, maka masyarakat yang paling dirugikan,” katanya.
Di era digital saat ini, Rohim menekankan bahwa setiap proyek pemerintah yang bermasalah akan lebih mudah menjadi perhatian publik. Masyarakat semakin kritis dalam menilai hasil kerja pemerintah, dan segala bentuk kelalaian akan cepat tersebar melalui media sosial.
“Kita lihat bagaimana kasus Tugu Pesut langsung menjadi perbincangan publik ketika catnya mulai pudar. Ini menunjukkan bahwa di zaman sekarang, setiap kesalahan sekecil apapun akan mudah dikritisi oleh masyarakat,” jelasnya.
Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk PUPR, harus lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Jika tidak, maka citra pemerintah daerah bisa semakin buruk di mata masyarakat.
Sebagai langkah perbaikan, Rohim berharap agar Wali Kota Samarinda dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PUPR dan memastikan adanya peningkatan kinerja dalam setiap proyek yang dijalankan.
“Kita ingin melihat perubahan nyata. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang dan masyarakat selalu menjadi pihak yang dirugikan. Kami di DPRD akan terus mengawasi dan mendorong adanya peningkatan kualitas dalam proyek-proyek infrastruktur,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk aktif dalam mengawasi proyek-proyek yang sedang berjalan di Samarinda. Menurutnya, dengan adanya partisipasi aktif dari warga, maka kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek bisa diminimalisir.
“Kita semua bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran yang digunakan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar proyek yang hanya bertahan sebentar lalu rusak,” pungkasnya.***
