Samarinda, Kaltimku.id – Ketimpangan pembangunan di wilayah penghasil batu bara kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Meski Kutai Timur (Kutim) bertahun-tahun menyumbang energi nasional dan menjadi salah satu daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar di Kaltim, kondisi infrastruktur dasar di sejumlah kecamatan masih jauh dari memadai. Mulai dari kualitas jalan hingga akses air bersih menjadi persoalan krusial yang belum terselesaikan.
Anggota DPRD Kaltim, Apansyah, menyampaikan bahwa situasi ini tidak mencerminkan peran besar Kutim dalam industri tambang nasional. Menurutnya, standar infrastruktur dasar seharusnya menjadi prioritas utama bagi pemerintah daerah dan pusat, mengingat dampak sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat setempat.
“Beberapa waktu lalu kami melakukan inspeksi ke KPC untuk meninjau kondisi jalan dari Sangatta menuju Bengalon. Situasinya sangat memprihatinkan,” ujarnya.
Jalur Sangatta–Bengalon adalah rute vital yang setiap hari dilintasi kendaraan tambang. Namun intensitas lalu lintas yang tinggi menyebabkan penurunan kualitas jalan secara drastis. Ruas jalan retak, berlubang, hingga berdebu parah dinilai menghambat distribusi logistik dan membahayakan warga sekitar.
Menurut Apansyah, koordinasi dengan Kaltim Prima Coal (KPC) telah dilakukan, namun tindak lanjut teknis belum berjalan optimal karena perizinan formal belum rampung.
“Mereka baru memperoleh rekomendasi, tetapi izin formalnya memang belum diterbitkan,” jelasnya.
Persoalan tidak berhenti pada jalan. Beberapa kecamatan di Kutim disebut masih belum mendapatkan akses air bersih dan listrik secara merata. Padahal, sebagai penghasil batu bara, Kutim seharusnya menikmati infrastruktur dasar yang jauh lebih layak dibanding daerah nonprodusen.
“Ketika berbicara pembangunan, infrastruktur dasar adalah hal yang mutlak. Tanpa itu, sulit berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Apansyah mendorong pemerintah pusat turut turun tangan mengingat kontribusi Kutim terhadap energi nasional selama ini tidak kecil.
Ia menilai keseimbangan pembangunan bukan sekadar tuntutan administratif, tetapi hak masyarakat di daerah tambang yang telah memberikan dampak ekologis dan sosial terbesar.*
