Kaltimku.id, SAMARINDA — Legislator DPRD Kaltim Nidya Listiyono menginginkan program kredit dari Bankaltimtara bekerjasama dengan pemerintah daerah diharapkan bisa merata di kabupaten dan kota, karena sangat membantu melawan rentenir yang marak di masyarakat hingga ke kampung-kampung.
“Kita patut apresiasi, ada dua daerah yang sudah memiliki program kredit melawan rentenir yakni Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Samarinda, sudah memberikan kredit kepada pelaku UMKM tanpa bunga,” kata Nidya, Senin.
Dia berharap kepada tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dioptimalkan perannya di masing-masing daerah. Sebab program kredit melawan rentenir tersebut bukan hanya dibutuhkan oleh masyarakat perkotaan, tapi juga masyarakat di pedalaman yang membutuhkan modal kerja.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Agiel Suwarno menyarankan pemerintah kabupaten turut aktif dalam mengoptimalkan TPAKD sebagai lokomotif ekonomi kerakyatan.
“ Hal ini penting sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi pasca sebelumnya dihantam pandemi COVID-19. Pemerintah kabupaten dan kota harus menjalin kolaborasi dengan Bankaltimtara sebagaimana yang dicontohkan oleh Kabupaten Kukar dan Kota Samarinda,” katanya.
Menurutnya, program kredit ini tanpa bunga. Jika di Samarinda dan Kukar bisa diprogramkan, Begitu juga hendaknya di daerah lain seperti Kutai Timur,Kutai Barat, Kota Bontang, Balikpapan, Berau, Penajam, Paser dan Mahakam Ulu.
“Kalau perlu tahun depan semua kabupaten dan kota secara merata memprogramkan kredit ini. Saya melihat keadaan, masih banyak warga yang terjerat dengan lintah darat atau rentenir,” ungkap Agiel.
Menurut Agiel justru masyarakat di pedalaman yang sangat membutuhkan program kredit seperti ini. Sebab akses lembaga keuangan di sana masih sangat terbatas. Maka pinjaman informal non bank marak dengan bunga yang relatif tinggi.
“Di pedalaman itu kan kadang satu kantor kas Bank hanya mengcover tiga kecamatan sekaligus, sehingga akses keuangannya memang terbatas. Untuk transaksi perbankan saja mereka kadang harus jauh ke ibukota kecamatan sehingga hal ini menjadi PR kita bersama,” paparnya.***
