Samarinda, Kaltimku.id – Permasalahan pendidikan di Kota Samarinda kembali mendapat sorotan, kali ini terkait keakuratan data pendidikan yang dilaporkan oleh sejumlah sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa masih banyak sekolah yang melaporkan data secara tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan, khususnya dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini dinilai menjadi penghambat utama dalam penyaluran bantuan pendidikan dari pemerintah pusat.
Dapodik merupakan basis data resmi yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai landasan utama dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan pendidikan nasional. Melalui sistem ini, pemerintah bisa mengetahui jumlah guru, kondisi bangunan, jumlah siswa, sarana dan prasarana sekolah, hingga distribusi anggaran pendidikan.
Namun, menurut Ismail, beberapa sekolah di Samarinda diketahui ‘memoles’ data mereka agar terlihat lebih baik demi mendapatkan akreditasi yang tinggi. Akreditasi sekolah, yang seringkali menjadi simbol kualitas, ternyata telah mendorong sebagian pihak untuk melaporkan kondisi ideal, meskipun sebenarnya tidak sesuai kenyataan. Padahal, data yang tidak akurat justru merugikan sekolah itu sendiri dalam jangka panjang.
“Banyak sekolah yang mengejar akreditasi A, tapi dengan cara yang tidak tepat. Mereka melaporkan data seolah-olah semua sudah ideal padahal ruang kelas masih rusak, fasilitas kurang, dan guru tidak cukup. Akibatnya, sekolah itu dianggap sudah layak dan akhirnya tidak lagi masuk dalam prioritas bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Ismail menegaskan bahwa akurasi data adalah fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan. Ketika data yang dilaporkan tidak valid, maka program-program bantuan seperti pembangunan ruang kelas, pengadaan sarana belajar, hingga penambahan tenaga pendidik, bisa tidak tepat sasaran. Dalam konteks ini, kejujuran dan keterbukaan menjadi sangat penting demi memastikan pemerataan kualitas pendidikan, khususnya di daerah-daerah pinggiran dan terpencil.
“Kalau sekolah tidak menyampaikan kebutuhan mereka secara jujur, bagaimana mungkin pemerintah bisa membantu? Kita tidak bisa merancang kebijakan yang tepat kalau datanya salah. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal keadilan bagi anak-anak kita,” tegasnya.
DPRD Kota Samarinda, lanjut Ismail, akan terus mendorong agar Dinas Pendidikan melakukan verifikasi data secara berkala dan menyeluruh, terutama di sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota. Ia juga mengusulkan agar dilakukan audit atau inspeksi mendadak untuk mencocokkan data Dapodik dengan kondisi lapangan secara langsung.
Selain itu, ia mendorong adanya pelatihan dan pendampingan bagi operator sekolah agar mereka memahami pentingnya pelaporan data yang faktual.
“Sering kali yang mengisi Dapodik bukan kepala sekolah, tapi operator. Jika mereka kurang paham atau ditekan untuk mengisi data ideal, maka potensi manipulasi akan terus ada,” katanya.
Ismail pun berharap agar budaya kejujuran dapat ditegakkan dalam sistem pendidikan, baik dari level sekolah hingga dinas dan pemangku kebijakan. Ia mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dibangun di atas dasar laporan palsu atau pencitraan semata.
“Akreditasi memang penting, tapi bukan segalanya. Jauh lebih penting adalah bagaimana sekolah benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang baik dan merata untuk semua siswa. Dan itu hanya bisa tercapai jika kita mulai dengan data yang benar,” tutupnya.**
