Samarinda, Kaltimku.id – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur kembali menyoroti kondisi memprihatinkan yang dialami para pengawas madrasah di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Tidak hanya tidak menerima insentif, para pengawas ini juga menghadapi keterbatasan fasilitas operasional yang membuat mereka kesulitan melakukan pengawasan langsung ke lapangan.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menjelaskan bahwa banyak pengawas madrasah harus menangani jumlah satuan pendidikan yang sangat besar, bahkan mencapai puluhan madrasah dalam satu wilayah kerja. Namun, minimnya dukungan anggaran membuat sebagian dari mereka tidak mampu melakukan kunjungan rutin sebagaimana yang seharusnya menjadi bagian dari tugas pokok mereka.
“Banyak pengawas akhirnya hanya bisa berkoordinasi lewat telepon karena tidak ada biaya untuk turun ke sekolah. Padahal tuntutan pekerjaan mereka sangat besar dan membutuhkan kunjungan rutin,” terang Darlis.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan ketimpangan yang tidak seharusnya terjadi. Pengawas pendidikan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) mendapatkan insentif dan fasilitas operasional yang memadai, sementara pengawas Kemenag tidak memperoleh dukungan serupa. Padahal, keduanya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kalimantan Timur.
Darlis menilai perbedaan perlakuan ini bukan hanya persoalan administrasi, tetapi menyangkut keadilan dan kesejahteraan pegawai. Beban kerja yang berat dan cakupan supervisi yang luas seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah daerah untuk turut memberikan dukungan.
“Guru madrasah dan guru PAI selama ini sudah menerima insentif dari provinsi. Hanya pengawas yang sampai saat ini tertinggal. Kami berharap pemerintah menambah anggaran agar posisi mereka setara dengan pengawas dari dinas,” tegasnya.
Ia menekankan, kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut bisa berdampak pada kualitas pembinaan dan supervisi pendidikan madrasah di Kaltim. Minimnya monitoring sekolah dapat menurunkan efektivitas program peningkatan mutu pendidikan, khususnya di lingkungan madrasah.
Karena itu, DPRD Kaltim mendorong pemerintah provinsi untuk segera memberikan solusi konkret, salah satunya dengan menyiapkan anggaran insentif dan dukungan biaya operasional yang cukup. Dukungan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan peningkatan mutu pengawasan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur.*
