Samarinda, Kaltimku.id – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun anggaran 2026 memaksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan penataan ulang dalam penyusunan belanja daerah. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang selama ini mengandalkan transfer pusat untuk membiayai berbagai program pembangunan, terutama sektor pelayanan publik.
Namun demikian, DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak akan dihentikan.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menegaskan bahwa pemangkasan anggaran bukan alasan untuk meniadakan program strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan pendidikan.
Menurutnya, pemerintah telah menetapkan daftar program esensial yang tetap harus berjalan meski skala pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi fiskal. Program pendidikan gratis melalui skema Gratis Pol serta layanan kesehatan dasar disebut termasuk dalam kategori tersebut.
“Sekalipun anggaran mengalami rasionalisasi, program yang menjadi fokus utama pemerintah tetap dijalankan. Semua OPD diarahkan untuk menyesuaikan kegiatan dengan skala prioritas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penyusunan ulang program dilakukan dengan memberi bobot besar pada layanan langsung kepada masyarakat. Dalam situasi fiskal yang tertekan, pemerintah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki dampak nyata, bukan sekadar bersifat administratif atau seremonial.
Prinsip efisiensi, kata dia, menjadi landasan utama. Program-program dengan manfaat rendah akan dipangkas atau ditunda, sementara anggaran akan diarahkan ulang untuk mendukung kesehatan, pendidikan, dan sektor layanan publik lainnya. Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalkan risiko terhentinya program prioritas di tengah tahun anggaran berjalan.
DPRD Kaltim juga menyiapkan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program. Pengawasan ketat dinilai penting agar anggaran yang semakin terbatas tidak terbuang pada kegiatan yang kurang relevan atau tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Yang penting, program yang langsung berdampak kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis, tetap berjalan. Ini menjadi komitmen kami untuk memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Dengan situasi fiskal yang menantang, DPRD mengingatkan agar seluruh OPD benar-benar disiplin dalam menjalankan prioritas pembangunan. Menurut Salehuddin, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan justru diuji ketika kemampuan anggaran melemah, bukan saat belanja daerah berada pada posisi aman.*
