Kaltimku.id, BALIKPAPAN — Sudah menjadi rahasia umum jika setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) tiap tahunnya selalu menjadi permasalahan yang berkisar kurangnya daya tampung di sekolah negeri.
Masalah klise tersebut masih saja terjadi, lantaran jumlah kelulusan siswa lebih banyak dari jumlah atau daya tampung sekolah yang tersedia (negeri). Baik itu lulusan Sekolah Dasar (SD) yang akan melanjutkan ke tingkat SMP, dan lulusan SMP yang akan ke tingkat SMA/SMK.
Benang kusut di dunia pendidikan ini, menurut Tokoh Masyarakat Balikpapan H. Abdul Hakim Rauf yang baru menerima Piagam Penghargaan dari LSM Kami Sahabat Peduli Lingkungan (KSPL) Kalimantan Timur kepada media ini, Selasa (5/9/2022) mengatakan, untuk menyikapi permasalahan tersebut, solusi terbaik adalah dengan menambah sekolah di beberapa kecamatan yang jumlah sekolah negerinya masih minim.
Untuk itu H. Hakim meminta agar Pemkot Balikpapan dapat memprioritaskan permasalahan ini bersama instansi terkait. Karena, masalah ini sangat penting bagi generasi muda untuk mengenyam pendidikan yang layak dan menjadi hak setiap anak untuk dapat bersekolah di lingkungan sekolah negeri.
Selain masalah pendidikan lanjut H. Abdul Hakim Rauf yang dikenal cukup cerdas ini mengatakan masalah Pengawasan dan Penataan Lingkungan juga harus menjadi prioritas. Jika tidak, maka Kota Balikpapan akan selalu mengalami banjir, seperti yang terjadi akhir-akhir ini.
Balikpapan ini adalah kota sudah jadi, sebut H. Hakim, tinggal lebih ditingkatkan pengawasan dan penataannya saja. Sesuai dengan RTRW Kota Balikpapan. “Pengawasan dan Penataan lingkungan wajib dijalankan untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan,” tegas H. Hakim.
Pria yang low profile, itu juga mendukung Peraturan Walikota (Perwali) Balikpapan yang melarang dengan tegas kegiatan pertambangan di Balikpapan, dan tidak memberikan kesempatan masyarakat tentang pemanfaatan hutan bakau untuk dijadikan kegiatan tertentu. Karena nantinya keberadaan hutan bakau akan purna, yang dampaknya bisa mendatangkan banjir.
Masih menurut H. Hakim, inti dari permasalahan tersebut adalah pengawasan dan penataan harus ditingkatkan. Idealnya bisa melibatkan peran serta masyarakat seperti tokoh masyarakat. Di mana masyarakatlah yang paling dekat dan mengetahui lingkungannya.*(edyy)
