Samarinda, Kaftimku.id – Rencana perluasan fasilitas di kawasan RSUD Abdul Wahab Sjahranie (AWS), khususnya pada area Salehuddin II, kembali memantik kekhawatiran masyarakat di sekitar Sempaja. Aktivitas pengerukan yang terlihat di ruang terbuka hijau rumah sakit menimbulkan dugaan kuat bahwa lokasi tersebut tengah dipersiapkan untuk pembangunan fasilitas tambahan.
Padahal, selama ini area itu berfungsi sebagai ruang resapan air sekaligus jalur limpasan ketika curah hujan tinggi. Warga menyebut perubahan tersebut dilakukan tanpa penjelasan terbuka dari pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah, sehingga memicu keresahan terhadap kemungkinan meningkatnya banjir di kawasan Sempaja yang selama bertahun-tahun menjadi daerah rawan genangan.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menilai setiap pengembangan fasilitas publik harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Menurutnya, pembangunan yang tidak disertai kajian teknis berisiko menimbulkan dampak serius dalam jangka panjang, terutama di kawasan permukiman padat seperti Sempaja.
“Pembangunan area penunjang rumah sakit memang kebutuhan. Tapi aspek lingkungan tidak boleh dikorbankan begitu saja,” ujarnya.
Subandi menyebut penataan ulang kawasan RSUD AWS selayaknya mempertimbangkan tiga unsur utama: kapasitas parkir, sirkulasi kendaraan, dan fungsi ekologis. Fungsi resapan, katanya, tidak boleh dihapus tanpa pengganti karena bagian dari sistem drainase kota yang terhubung langsung dengan jalur air di Sempaja.
Jika perubahan fungsi lahan memang tidak dapat dihindari, ia meminta pemerintah daerah menyiapkan solusi mitigasi banjir yang terukur. Salah satunya melalui pembangunan folder baru atau sistem drainase modern yang dapat menahan limpasan air sebelum mencapai permukiman.
“Kawasan itu bagian dari sistem drainase kota. Kalau dialihkan, harus ada kompensasi yang bekerja dalam jangka panjang,” tegasnya.
Selain aspek teknis, Subandi menekankan perlunya transparansi kepada publik. Ia menilai keterbukaan informasi terkait rencana perluasan RSUD AWS penting agar warga memahami kebijakan pemerintah dan tidak menimbulkan polemik baru.
“Penjelasan mengenai mitigasi maupun sistem pengamanan lingkungan perlu dibuka agar penataan kawasan tidak menimbulkan masalah ke depan,” ujarnya.
Subandi berharap pembangunan fasilitas kesehatan tetap dapat berjalan, tetapi tidak dengan mengorbankan ruang resapan yang menjadi benteng utama wilayah Sempaja dari ancaman genangan.*
