Samarinda, Kaltimku.id – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur mengeluarkan peringatan keras terkait penurunan pendapatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Fraksi ini menilai penurunan tersebut bukan sekadar koreksi angka tahunan, melainkan indikasi melemahnya fondasi fiskal daerah yang harus segera direspons dengan kebijakan berani dan inovatif.
Juru bicara Fraksi PKS, Subandi, menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa terus-menerus terjebak pada pola penyesuaian anggaran rutin. Dalam kondisi ekonomi yang dinamis, kata dia, pemerintah harus melakukan lompatan strategi dan memperluas sumber pendapatan secara kreatif.
“Kondisi fiskal Kaltim menuntut arah kebijakan yang lebih berani. Pemerintah harus mampu membuka sumber PAD baru dan selektif dalam menetapkan program, bukan sekadar menyesuaikan angka dalam dokumen anggaran,” ujar Subandi.
Menurut PKS, beberapa potensi ekonomi di Kaltim sampai saat ini belum dimaksimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mulai dari pengembangan sektor produktif, peningkatan nilai tambah industri berbasis UMKM, pemanfaatan aset daerah yang belum optimal, hingga peluang dari digitalisasi layanan publik yang berpotensi menjadi sumber pendapatan baru.
Subandi mengungkapkan bahwa industrialisasi UMKM, misalnya, dapat menjadi motor ekonomi lokal sekaligus penopang fiskal daerah jika dirancang dengan serius.
“Dampaknya ganda. Pendapatan daerah meningkat, sekaligus ekonomi masyarakat bergerak lebih hidup,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah harus mempercepat transformasi ekonomi agar Kaltim tidak hanya mengandalkan pendapatan dari sektor berbasis sumber daya alam yang rentan fluktuasi pasar.
PKS berharap pembahasan RAPBD 2026 menjadi momentum perubahan orientasi, dari sekadar penyesuaian angka menuju penguatan struktur fiskal jangka panjang melalui inovasi dan keberanian mengambil kebijakan baru.
