Kaltimku.id — Masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih menjadi isu hangat yang terus berulang setiap tahunnya di Balikpapan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Nurhadi Saputra, menyebutkan bahwa permasalahan PPDB di Balikpapan berbeda dengan wilayah lain.
Menurutnya, isu utama bukan pada sistem zonasi, melainkan minim dan tak seimbangnya jumlah sekolah yang tersedia di daerah tersebut. Jumlah sekolah dasar (SD) jauh lebih banyak dari jumlah SMP, begitu juga dengan jumlah SMA/SMK. Sehingga para lulusan SD tak tertampung di sekolah yang diidamkan, begitu juga lulusan SMP yang akan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
“Saya kalau mau bercermin dengan Samarinda, masalah di Balikpapan setiap tahun dalam PPDB itu selalu ribut. Di Balikpapan itu bukan masalah zonasinya, tapi jumlah sekolahnya yang kurang,” ujar Nurhadi.
Ia menekankan bahwa kekurangan sarana pendidikan ini telah lama menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dan menjadi sorotan masyarakat.
Nurhadi, yang baru terpilih untuk duduk di DPRD Kaltim, menyatakan bahwa salah satu alasan dirinya maju ke tingkat provinsi adalah untuk menyuarakan aspirasi terkait pendidikan di Balikpapan.
Ia berharap bisa berperan aktif dalam memperjuangkan peningkatan sarana pendidikan di daerah tersebut.
“Dan alasan saya mau naik ke provinsi ya salah satunya untuk itu,” katanya lagi.
Nurhadi berharap, melalui peran barunya di DPRD Kaltim, ia bisa berkontribusi secara langsung dalam mencari solusi atas permasalahan ini.
Sebagai anggota DPRD, Nurhadi juga berupaya agar isu pendidikan ini menjadi perhatian serius di lingkup provinsi. Ia berencana untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Balikpapan melalui fraksi di komisi 4, yang memang fokus pada bidang pendidikan.
“Saya berharap dan sedang diperjuangkan di fraksi, bisa di komisi 4 konsernnya jadi kependidikan yang menjadi PR dan menjadi aspirasi masyarakat,” tuturnya.**(adv)
