BALIKPAPAN, Kaltimku.id — Aksi unjuk rasa sejumlah pekerja di kawasan perkantoran RDMP JO pada 11 Februari 2026 tak hanya terjadi di lapangan, tetapi juga meluas ke media sosial. Video dan foto aksi yang menuntut pembayaran gaji dan hak pekerja ramai beredar di berbagai platform media sosial, memicu beragam komentar dari warga.
Tagar terkait proyek RDMP dan isu keterlambatan upah menjadi perbincangan, terutama di grup-grup lokal Balikpapan. Warganet mempertanyakan kejelasan pembayaran serta dampaknya terhadap kelangsungan proyek strategis tersebut.
Sejumlah pekerja dalam aksi itu menyuarakan keluhan atas gaji dan hak yang belum dibayarkan oleh RDMP JO. Hingga berita ini diturunkan, pihak Comdev RDMP JO belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan dan panggilan WhatsApp sejak pukul 16.30 Wita belum mendapat balasan.
Di tengah ramainya perbincangan publik, klarifikasi disampaikan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (PT KPB) selaku pemilik proyek. VP Legal & Relation PT KPB, Asep Sulaeman, menegaskan bahwa seluruh kewajiban pembayaran kepada RDMP JO sebagai kontraktor telah dipenuhi pada Jumat (13/2/2026).
“Kami tegaskan bahwa perusahaan telah menunaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada kontraktor. Seluruh invoice sesuai progres pekerjaan yang terverifikasi telah dibayarkan lunas, dan tidak ada tagihan tertunggak di sisi PT KPB,” ujarnya.
Menurut Asep, realisasi pembayaran bahkan rata-rata dilakukan lebih cepat dari batas waktu kontraktual atau Service Level Agreement (SLA). Ia menegaskan, hubungan kontraktual PT KPB hanya dengan kontraktor utama Engineering, Procurement, and Construction (EPC), sementara pembayaran kepada subkontraktor dan pekerja menjadi tanggung jawab internal kontraktor.
Meski demikian, PT KPB mengaku telah melayangkan teguran kepada manajemen kontraktor dan mendesak agar hak-hak pekerja segera diselesaikan demi menjaga aspek Health, Safety, Security, & Environment (HSSE) serta kondusivitas proyek di Balikpapan.
Maraknya isu ini di media sosial menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap proyek RDMP sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional. Warga kini menanti penjelasan resmi dari RDMP JO sekaligus kepastian penyelesaian hak pekerja agar polemik tidak semakin meluas.*** (DA)
