Kaltimku.id, SAMARINDA — Komisi II DPRD Kaltim kembali mengajukan pertanyaan tentang serapan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UKM) untuk tahun 2023. Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, usai rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung E DPRD Kaltim, Jumat (3/11/2023).
Dalam rapat tersebut, Nidya Listiyono mengungkapkan bahwa Kepala Dinas (Kadis) Disperindagkop-UKM menjadi salah satu kendala dalam mencapai hasil yang maksimal. Meskipun penyerapan anggaran sudah mencapai 50 hingga 60 persen, masih ada OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih dalam tahap progres.
Kendala lain yang disoroti adalah situasi di gedung galeri Balikpapan. Namun, Nidya Listiyono berharap bahwa kendala ini dapat segera diatasi sehingga penyerapan anggaran dapat mencapai 86 persen.
“Saya bilang digenjot saja ke depan, karena memang ini sifatnya fisik bangunan. Ke depan, kita serahkan masalah ini kepada Dinas PUPR Kaltim yang memiliki kompetensi teknis dalam hal tersebut,” jelasnya.
Dengan upaya ini, DPRD Kaltim berharap dapat memastikan efisiensi dan ketersediaan anggaran yang lebih baik dalam mendukung perekonomian dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Nidya Listiyono, politikus dari partai Golkar, menyatakan bahwa tujuan pertanyaan tersebut adalah untuk memahami kinerja Dinas tersebut serta memastikan ketersediaan pangan hingga tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya situasi kelangkaan seperti yang terjadi pada beberapa komoditas seperti minyak dan beras di tahun sebelumnya.
“Kami menanyakan tentang kinerja dan serapan anggaran serta memastikan ketersediaan pangan sampai 2024, dan akhir tahun 2023 ini aman. Sehingga jangan sampai ada kelangkaan yang kemarin terjadi misalnya seperti minyak, beras dan lainnya,” ungkapnya.**
