Kaltimku.id, BALIKPAPAN – Upaya keras terus dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota ini. Tapi sayangnya untuk penanganan pencegahan virus ini, pemerintah masih terganjal dengan minimnya anggaran.
“Iya, kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka terkonfirmasi positif Covid-19, tidak berbanding lurus dengan anggaran yang tersedia. Seharusnya dengan gelontoran anggaran yang begitu besar Covid-19 sudah berakhir,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari kepada awak media, Jumat (2/7/2021).
Namun menurut Subari, pada kenyataannya, masih banyak yang melanggar, sehingga semakin ditingkatkan pengetatan dan pengetesan Covid-19 ini. “Tidak cukup hanya imbauan dari pemerintah, tidak cukup dengan prokes. Tapi kerja sama antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Sebesar apapun anggaran, sebut Subari, yang digelontorkan oleh pemerintah, kalau masyarakat tidak disiplin sama aja percuma. “Jika melakukan pengetatan lagi, otomatis roda ekonomi pasti tidak akan berjalan lagi. Kami berharap roda ekonomi selalu berputar dan berjalan terus, tidak bisa dipungkiri kita hanya bisa menyadari memproteksi diri kita sendiri untuk terus menjalankan dan menerapkan prokes,” harapnya.
Subari menilai, kalau bicara PPKM Mikro sudah berapa fase yang dilewati. Mau sampai kapan PPKM akan diterapkan. Tapi yang terpenting penerapan Prokesnya diperketat. “Prokes inilah yang mesti terus dilaksanakan masyarakat, kalau dilonggarkan tentu riskan angka terkonfirmasi positif di Balikpapan akan terus naik, maka dari itu mari bersama kita lebih patuh dan disiplin menjalankan prokes,” pungkas Subari.*
Wartawan: Ariel S
